Indonesia: Hanya AS yang tidak sependapat dalam isu Palestina

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard mengatakan bahwa Amerika Serikat berdiri sendiri sebagai satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menentang pembahasan mengenai Palestina dalam forum diskusi informal.

Pada 9 Mei, Indonesia mengadakan forum diskusi informal yang membahas mengenai pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina. Diskusi tersebut bertajuk "Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis, Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya.

Febrian mengaku bahwa Utusan AS untuk Urusan Timur Tengah Jason Greenblatt menepis pandangan Indonesia. Dia menganggap diskusi itu tidak bermanfaat dan tidak akan membantu pihak mana pun.

"Saat pertemuan itu, dari seluruh negara anggota DK PBB yang hadir, hanya AS yang memiliki pandangan berbeda," tutur Febrian dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Febrian, semua negara anggota DK PBB sepakat menyatakan bahwa pendudukan ilegal Israel merupakan isu yang perlu ditangani demi memajukan perdamaian di Timur Tengah.

"Hanya AS yang bilang itu percuma," lanjutnya. "Kami ingin menunjukkan kepada AS bahwa mereka itu sendirian, negara-negara lainnya mendukung kami dalam isu ini."

Febrian berharap fakta tersebut dapat menekan Washington untuk mengubah pandangannya. Dia menegaskan isu Palestina menjadi salah satu prioritas Indonesia selama menjadi anggota terpilih DK PBB hingga akhir 2020.

"Penting bagi kami untuk selalu membawa isu Palestina, karena konflik di Timur Tengah itu banyak sekali, kalau isu ini tidak kita soroti, nanti tenggelam," lanjutnya.

Terkait proposal perdamaian Israel-Palestina milik Donald Trump yang dilaporkan akan segera dirilis, Febrian berharap AS dapat memanfaatkan hasil diskusi informal dalam proses finalisasinya.

"Paling tidak hasil diskusi itu bisa jadi masukan bagi mereka, bisa meningkatkan kemungkinan proposal perdamaian mereka diterima," tuturnya.