Indonesia -Malaysia prihatin atas kudeta di Myanmar

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin membahas isu terkait pergolakan politik di Myanmar dalam pertemuan bilateral mereka pada Jumat (5/2).

Militer Myanmar pada Senin (1/2) mengkudeta dan menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, beserta sejumlah petinggi politik lainya dalam perebutan kekuasaan.

"Kami membahas isu kawasan dan dunia, termasuk perkembangan yang terjadi di Myanmar," ujar Jokowi dalam pengarahan media usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.

Dia menyebut, Indonesia dan Malaysia prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan berharap perbedaan politik dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk menghormati visi komunitas ASEAN, Presiden Jokowi menekankan pentingya bagi seluruh pihak untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.

Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin meminta menteri luar negeri masing-masing negara untuk berbicara dengan Ketua ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai isu di Myanmar.

"Selain itu, dalam pertemuan kita juga membahas isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, PM Muhyiddin menegaskan bahwa seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius keadaan politik yang terjadi di Myanmar.

"Kondisi saat ini merupakan satu langkah ke belakang dari proses demokrasi di negara tersebut," ujar dia.

PM Muhyiddin menyatakan, Malaysia khawatir bahwa pergolakan politik di Myanmar dapat mengganggu keamanan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara.

"Saya setuju kedua menlu diberikan mandat untuk mencapai kesepakatan khas ASEAN yang membahas perkara di Myanmar secara lebih mendalam," lanjutnya.