Indonesia respons kritik AS soal permukiman ilegal Israel

Palestina adalah satu dari empat agenda utama Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019. 

Terkait itu, pada Kamis (9/5), Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan mengadakan forum diskusi informal yang disebut Arria Formula. Isu yang diangkat, khususnya mengenai pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina.

Dalam pertemuan yang mengangkat tema "Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis, Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian" tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya.

"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Palestina tidak dapat diterima," tegas Retno.

Namun, pandangan Indonesia tersebut ditepis oleh Utusan Amerika Serikat untuk Urusan Timur Tengah Jason Greenblatt.

"Mari berhenti berpura-pura berpikir bahwa permukiman adalah faktor yang menghambat solusi damai," kata Greenblatt. "Fokus dan obsesi pada aspek ini tidak membantu pihak mana pun."

Pada Kamis lalu, Greenblatt mencaci DK PBB karena mengkritik Israel atas perluasan permukiman. "Alih-alih mencari pertanggungjawaban dari Hamas dan Jihad Islam ... Kalian malah mengulangi pembicaraan yang sudah berulang sejak 20 tahun yang lalu."

Dimintai responsnya terkait pernyataan Greenblatt, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pertemuan mengenai Palestina adalah bentuk dukungan Indonesia sebagai anggota DK PBB untuk perjuangan Palestina.

"Setiap pelaksanaan pertemuan Arria Formula perlu mendapatkan persetujuan dan dukungan
 anggota DK PBB, termasuk isu yang akan dibahas. Yang disampaikan AS pada pertemuan kemarin adalah posisi yang selama ini dipegang terkait isu Palestina dan dukungannya kepada Israel," ujar Tata kepada Alinea.id, Jumat (10/5).

Permukiman ilegal terus bertambah

Menlu Retno menekankan bahwa terus bertambahnya permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dia memaparkan, permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110.000 pada 1993 menjadi sekitar 620.000 pada 2017.

Pembangunan permukiman ilegal semakin memudarkan harapan adanya solusi dua negara. Pembangunan itu, lanjutnya, merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel. 

Untuk itu, perlu ada tekanan yang besar dari dunia untuk menghentikan permukiman ilegal Israel di Palestina. Menurut Menlu, salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan "Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Permukiman Ilegal".