Jaga kesepakatan nuklir, Inggris tolak gabung dengan AS untuk tekan Iran

Inggris berencana untuk mengerahkan pasukan angkatan laut yang dipimpin Eropa untuk memastikan pengiriman yang aman melalui Selat Hormuz. Gagasan ini muncul setelah Iran menyita tanker minyak berbendera Inggris, langkah yang dicap London sebagai pembajakan negara.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengumumkan hal itu pada Senin (23/7), setelah rapat darurat untuk merespons insiden Jumat (19/7), di mana AL Garda Revolusi Iran menyita tanker Stena Impero.

Iran menuding kapal itu gagal menghormati aturan maritim internasional.

"Di bawah hukum internasional, Iran tidak punya hak untuk menghalangi jalannya kapal, apalagi menaikinya. Karena itu, ini adalah sebuah tindakan pembajakan negara," kata Hunt kepada parlemen. "Kami sekarang akan berusaha untuk menyusun misi perlindungan maritim yang dipimpin Eropa untuk mendukung perjalanan yang aman bagi awak dan kargo di wilayah vital ini."

Inggris telah meminta Iran untuk segera membebaskan Stena Impero dan 23 krunya. Juru bicara PM Theresa May menggambarkan penyitaan tersebut ilegal.

"Kami tidak mengincar konfrontasi dengan Iran tetapi ini tidak dapat diterima dan sangat tergesa-gesa untuk menyita kapal yang menjalankan bisnis yang sah yang melalui jalur pelayaran yang diakui secara internasional," kata juru bicara PM Inggris itu pada Senin.

Sementara itu, Hunt mengatakan bahwa Inggris telah melakukan diskusi konstruktif dengan sejumlah negara dalam 48 jam terakhir mengenai misi maritim.

Dia juga mengatakan akan membahas bagaimana rencananya akan melengkapi proposal AS, tetapi Hunt menekankan bahwa Inggris tidak akan bergabung dengan AS karena pihaknya ingin melestarikan kesepakatan nuklir 2015.

Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir yang dicapai di bawah pemerintahan Barack Obama. Akibatnya, Jerman, Prancis dan Inggris pun terjebak di tengah.

"Ini tidak akan menjadi bagian dari kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran karena kami tetap berkomitmen untuk melestarikan kesepakatan nuklir Iran," ungkap Hunt tentang rencana AS. 

Hunt mengatakan bahwa kapal perang kedua yang dikirim Inggris ke Teluk akan tiba pada 29 Juli.

Penyitaan kapal yang dilakukan Iran di jalur perdagangan minyak global merupakan bagian dari eskalasi ketegangan dengan Barat, yang diawali ketika sanksi AS yang lebih ketat diberlakukan pada awal Mei.

Inggris terdorong untuk terlibat dalam konfrontasi pada 4 Juli, ketika kapalnya menyita sebuah tanker Iran di lepas pantai Gibraltar. Inggris menuduh kapal itu melanggar sanksi terhadap Suriah.

Penyitaan kapal oleh Inggris tersebut memicu ancaman pembalasan Iran.

Namun, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Senin menekankan bahwa apa yang terjadi terhadap Stena Impero bukanlah tindakan balas dendam, melainkan penerapan hukum internasional.

Iran mengklaim menyita tanker itu dengan alasan kapal gagal merespons panggilan darurat dan mematikan transpondernya setelah menabrak kapal nelayan. Taktik yang digunakan Iran, di mana pasukan IRGC turun dari helikopter untuk merebut kendali Stena Impero disebut persis dengan yang digunakan Inggris saat menyita kapal Iran di Gibraltar.

Sebuah cuplikan rekaman video menunjukkan tanker Inggris itu merapat di pelabuhan Iran, dengan bendera Iran berkibar di atasnya. 

Stephen Zunes, seorang profesor politik di University of San Francisco mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kebuntuan ini meningkatkan peluang konflik meski kedua pihak tidak menginginkan perang.

"Dengan meningkatnya ancaman militer dari AS, ini mungkin menjadi cara pemerintah Iran untuk mengatakan kepada Eropa, 'Hai kawan, ini serius. Anda harus membantu kami atau keadaan bisa menjadi lebih buruk'," kata Zunes.

Langkah antisipasi

Hunt menerangkan bahwa sekarang pihaknya meminta seluruh kapal berbendera Inggris untuk mengabarkan pemerintah jika ingin melintas Selat Hormuz.

"Kami kemudian akan memberi tahu mereka cara paling aman untuk transit, mungkin termasuk bepergian secara konvoi," ujar Hunt.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh asosiasi perdagangan terkemuka pada Senin, kapten kapal diminta untuk mendaftar ke badan penghubung Angkatan Laut Kerajaan, United Kingdom Marine Trade Operations, dan menyediakan rencana transit mereka 24 hingga 48 jam sebelum memasuki wilayah tersebut.

Rincian yang diminta termasuk kewarganegaraan anggota kru dan batas kecepatan kapal.

Informasi yang diberikan akan diteruskan ke Angkatan Laut AS dan pasukan angkatan laut lain yang terlibat dalam upaya untuk menciptakan inisiatif keamanan multinasional pimpinan AS, Operation Sentinel.

Washington mengatakan proposalnya itu untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di jalur pelayaran utama di Timur Tengah.

Sumber : Al Jazeera