Iran gagal menyergap tanker minyak Inggris

Pada Rabu (10/7), lima kapal bersenjata milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran gagal menangkap tanker minyak Inggris di Teluk Persia. Demikian klaim yang dibuat oleh dua pejabat Amerika Serikat.

Tanker minyak British Heritage itu sedang berlayar dari Teluk Persia dan hendak menuju ke Selat Hormuz ketika didekati oleh kapal-kapal Iran.

Iran memerintahkan tanker itu untuk mengubah haluan dan menepi di perairan teritorial Iran. Sebuah pesawat pengintai AS yang sedang melintas di atas kapal Inggris merekam kejadian itu.

Fregat HMS Montrose Inggris telah mengawal tanker minyak itu dari belakang. Mereka mengarahkan senjata kepada kapal-kapal Iran dan memberi peringatan untuk mundur. Kapal-kapal Iran pun mematuhinya.

Para pejabat Inggris sebelumnya mengonfirmasi bahwa Montrose berada di wilayah tersebut untuk urusan keamanan maritim.

Insiden itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian perselisihan maritim yang melibatkan Iran. Kurang dari seminggu lalu, Angkatan Laut Inggris menyita tanker minyak Iran, Grace 1, yang diduga melanggar sanksi Uni Eropa dengan membawa minyak ke Suriah.

Pada Juni, ketegangan antara AS dan Iran meningkat menjadi perselisihan militer setelah pesawat tanpa awak milik AS ditembak jatuh oleh Iran di sekitar Selat Hormuz.

Pada saat yang sama, kekhawatiran Eropa dan AS meninggi setelah Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium di atas batas yang tercantum dalam kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA).

Negeri Paman Sam menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018 dan menjatuhkan kembali sanksi ekonomi atas Teheran.

Sebelumnya, pada Rabu, Presiden Hassan Rouhani memperingatkan Inggris akan mendapat konsekuensi atas penyitaan tanker minyak milik Iran.

"Saya memberi tahu Inggris bahwa mereka adalah pihak yang memicu konflik ini dan mereka akan mendapat konsekuensinya nanti," tegasnya.

Kebebasan navigasi

Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Joseph Dunford mengatakan pada Selasa (9/7) bahwa Washington dan para sekutunya sedang menggodok rencana untuk membentuk koalisi militer multinasional.

Koalisi itu, jelasnya, akan menegakkan kebebasan navigasi di perairan sekitar Iran dan Yaman yang merupakan rute perdagangan penting.

"Saya, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan sedang berdiskusi dengan sejumlah negara untuk melihat apakah kami dapat membentuk koalisi yang akan memastikan keamanan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab," kata Dunford.

Dunford menambahkan, jika koalisi terbentuk, AS dapat berkontribusi dengan memberikan pengawasan keamanan maritim. 

Ketegangan tinggi

Pada Rabu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan meningkatkan sanski terhadap Iran secara substansial.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2019

Bulan lalu, Trump membatalkan serangan militer terhadap Iran yang awalnya direncanakan sebagai balasan atas penembakan pesawat tanpa awak milik AS.

Pemerintahan Trump menilai JCPOA tidak memadai karena tidak mencakup rudal balistik Iran atau aktivitas regional negara itu.

Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa Iran telah mematuhi JCPOA, AS tetap memberlakukan kembali semua sanksi yang ada sebelum perjanjian dan bahkan menambahkan sejumlah sanksi baru.

Tindakan AS dinilai telah merusak konsep inti JCPOA, di mana kepatuhan Iran akan dibalas dengan pencabutan sanksi.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mentwit bahwa dengan menarik diri dari JCPOA, AS tidak memiliki pendirian untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir 2015.

Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook mengatakan bahwa Washington sedang mencoba membuat kesepakatan baru yang lebih baik untuk diserahkan kepada Senat sebagai alternatif dari JCPOA.

Sumber : CNN