logo alinea.id logo alinea.id

Iran umumkan penarikan parsial dari kesepakatan nuklir 2015

Presiden Hassan Rouhani mengancam akan melanjutkan produksi uranium yang diperkaya lebih tinggi dalam waktu 60 hari.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Rabu, 08 Mei 2019 15:01 WIB
Iran umumkan penarikan parsial dari kesepakatan nuklir 2015

Iran mengumumkan penarikan dirinya dariĀ komitmen utama di bawah kesepakatan nuklir 2015. Langkah ini mereka ambil satu tahun setelah Amerika Serikat hengkang dari perjanjian tersebut.

Presiden Hassan Rouhani memberi tahu keputusan tersebut kepada pihak-pihak lainnya yang masih berkomitmen pada Rabu (8/5). Rouhani mengatakan dia akan terus menyimpan stok uranium yang diperkaya di negara itu daripada menjualnya keĀ luar negeri. Dia juga mengancam akan melanjutkan produksi uranium yang diperkaya lebih tinggi dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan nuklir 2015 bertujuan untuk mengekang ambisi nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Ketegangan antara Iran dan AS meningkat, terutama sejak Presiden Donald Trump berkuasa sebelum akhirnya dia menarik AS keluar dari perjanjian nuklir.

Penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir diikuti dengan penerapan kembali sejumlah sanksi terhadap Iran. Yang paling berat adalah upaya untuk memangkas pendapatan dari sektor minyak Iran hingga nol.

Kesepakatan nuklir 2015 diteken oleh Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia ditambah Jerman atau disebut pula kelompok P5+1.

Penerapan sanksi telah membuat perekonomian Iran terpukul, memicu nilai rial terdorong ke rekor terendah, tingkat inflasi tahunan naik empat kali lipat dan investasi asing menjauh.

Iran sendiri telah menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap kesepakatan nuklir. Itu bukan klaim sepihak, melainkan pernyataan yang disampaikan oleh inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), badan yang bertugas memantau kegiatan nuklir Iran.

Para pendukung kesepakatan nuklir dari Eropa menentang penerapan kembali sanksi. Mereka telah berusaha mencari cara untuk menyelamatkan pakta tersebut, termasuk dengan dibentuknya sistem pembayaran khusus untuk membantu perusahaan-perusahaan internasional yang ingin melanjutkan perdagangan dengan Iran.

Sponsored

Tetapi mereka juga telah memperingatkan bahwa Iran harus terus mematuhi seluruh aspek kesepakatan, terutama unsur-unsur yang berkaitan dengan aktivitas nuklir.

Di bawah kesepakatan nuklir yang dikenal dengan sebutan resmi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) Iran telah menyatakan bahwa mereka akan menjadikan reintroduksi sanksi sebagai dasar untuk berhenti melakukan komitmennya. Bisa saja secara keseluruhan atau sebagian.

Mengapa Iran dan AS bermusuhan?

Ketegangan antara Iran dan AS dapat ditelusuri kembali ke Revolusi Islam Iran pada 1979, yang menggulingkan Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat dan mendirikan rezim radikal anti-Barat sebagai gantinya.

Donald Trump telah mengambil garis keras terhadap Iran sejak dia menjabat, bahkan jauh sebelum itu dia telah mengkritik keras kesepakatan nuklir yang diteken pendahulunya.

Trump sendiri ingin menegosiasi ulang perjanjian nuklir dan memperluas cakupannya sehingga itu juga dapat mengekang program rudal balistik Iran dan kegiatan Iran yang disebutnya memfitnah di Timur Tengah.

AS belum lama ini meningkatkan tekanan terhadap Iran lewat dua langkah signifikan pada April. Pertama, mengakhiri pengecualian pembebasan sanksi bagi lima pelanggan utama minyak Iran, yaitu China, India, Jepang, Korea Selatan dan Turki. Kedua, memasukkan Kors Garda Revolusi Islam Iran dalam daftar teroris asing.

Pada awal pekan ini, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa sebuah kapal induk dan gugus tugas pengebom telah dikirim ke Timur Tengah menyusul sejumlah indikasi dan peringatan yang meningkat dari Iran.

Merespons kebijakan AS untuk mengakhiri pengecualian pembebasan sanksi, Iran mengulang ancaman lamanya untuk memblokir Selat Hormuz yang strategis, jalur utama bagi ekspor minyak dunia. Ancaman tersebut belum pernah sekalipun diwujudkan Iran dan para ahli menilai tidak mungkin Negeri Para Mullah akan melakukannya.

Sumber : BBC