Israel akan caplok Tepi Barat jika Netanyahu kembali terpilih

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan menganeksasi permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki jika dia terpilih kembali.

Pernyataan Netanyahu itu muncul saat dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV dia ditanya mengapa tidak memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

"Anda bertanya apakah kami akan bergerak ke tahap berikutnya, jawabannya adalah iya. Kami akan ke tahap selanjutnya," kata Netanyahu. "Saya akan memperluas kedaulatan Israel dan saya tidak akan membedakan antara pemukiman terbuka dan terisolasi."

Israel akan menggelar pemilu pada Selasa (9/4) dan Netanyahu akan kembali bersaing untuk mendapat suara dengan sokongan dari partai-partai sayap kanan yang mendukung gagasannya mencaplok Tepi Barat.

Pemukiman-pemukiman Yahudi tersebut ilegal di bawah hukum internasional, meskipun Israel menolaknya.

Bulan lalu, Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap rezim Netanyahu dengan mengakui Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang direbut dari Suriah pada 1967, sebagai wilayah Israel.

Israel telah menempatkan sekitar 400.000 orang Yahudi di pemukiman di Tepi Barat, dengan 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Sementara itu, terdapat sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Palestina ingin mendirikan sebuah negara merdeka yang meliputi Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Pemukiman Yahudi ilegal merupakan salah satu masalah yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina.

Bagi Palestina, pemukiman Yahudi ilegal membuat mereka tidak mungkin mewujudkan sebuah negara yang merdeka. Adapun Israel mengatakan, Palestina menggunakan isu ini sebagai alasan untuk menghindari pembicaraan damai langsung. 

Israel mengklaim bahwa isu pemukiman bukan hambatan bagi perdamaian dan dapat dinegosiasikan.

Respons Palestina 

Pejabat Senior Palestina Saeb Erekat menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu itu tidaklah mengejutkan.

"Israel secara terang-terangan akan terus melanggar hukum internasional selama komunitas internasional memberikan impunitas, terutama lewat dukungan pemerintahan Trump dan sokongan atas pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia serta hak nasional rakyat Palestina," kata Erekat.

Seorang juru bicara untuk pemimpin Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada Reuters, "Segala tindakan dan pengumuman tidak akan mengubah fakta apapun. Pemukiman-pemukiman itu ilegal dan mereka akan dihapus."

Partai Likud Netanyahu bersaing ketat dengan aliansi kiri tengah, Biru dan Putih.  

Pemerintahan Trump menggembar-gemborkan tengah mempersiapkan rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu wujudnya. Menurut pejabat pemerintahan Trump, rencana itu akan adil bagi Israel maupun Palestina.

Namun, yang terjadi adalah selama ini pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang mengobarkan opini antiPalestina dan umumnya menyenangkan Israel. Dimulai pada 2017 ketika Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tahun lalu AS menghentikan kontribusinya pada badan PBB (UNRWA) yang telah mendukung para pengungsi Palestina sejak 1949, dan teranyar pada Maret Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Merespons pengakuan Trump atas Yerusalem, Presiden Abbas telah memutuskan hubungan dengan AS. Dia menegaskan bahwa AS tidak lagi bisa menjadi perantara damai.

Pada Sabtu (6/4), saat berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republikan, Trump memperingatkan bahwa kemenangan Demokrat pada 2020 dapat meninggalkan Israel seorang diri.

Negosiasi damai antara Israel dan Palestina telah terhenti sejak 2014, ketika upaya yang ditengahi AS untuk mencapai kesepakatan gagal.

Jika Netanyahu menang atas rivalnya, Benny Gantz, dia akan mengalahkan David Ben-Gurion sebagai PM Israel terlama.

Jajak pendapat yang dirilis Channel 13 pada Jumat menunjukkan bahwa sayap kanan yang dipimpin Netanyahu akan memenangkan 66 kursi Knesset, sementara aliansi kiri tengah meraih 54 kursi. (BBC dan Haaretz)