Isu CPO tak ganggu hubungan ASEAN-Uni Eropa

Kuasa Usaha Ad Interim Misi Uni Eropa untuk ASEAN Lucas Cibor menegaskan bahwa permasalahan terkait minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan Malaysia dan Indonesia tidak akan mengganggu hubungan dengan ASEAN.

Menurutnya, CPO merupakan elemen khusus dari hubungan bilateral antara Uni Eropa dengan Malaysia dan Indonesia.

"Baik ASEAN dan Uni Eropa sepakat bahwa isu tersebut tidak termasuk sebagai topik diskusi tentang hubungan antarkawasan," jelas Cibor usai acara peluncuran Blue Book UE-ASEAN 2019 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Kamis (8/8)

Cibor menilai, persoalan CPO mungkin saja berdampak pada hubungan Uni Eropa-ASEAN jika ada negara yang memilih untuk memperluas permasalahan bilateral tersebut ke dimensi regional. Namun, lanjutnya, hal itu tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan.

"Perlu memisahkan masalah bilateral dengan hubungan kerja sama Uni Eropa-ASEAN," kata dia.

Mengenai penyelesaian isu CPO, Cibor menuturkan bahwa Uni Eropa terus berdialog dengan Malaysia dan Indonesia untuk menemukan solusi yang dapat disepakati seluruh pihak yang terlibat.

Pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa meloloskan aturan pelaksanaan dari kebijakan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Kebijakan itu merencanakan penghapusan secara bertahap penggunaan biodiesel berbasis CPO hingga mencapai 0% pada 2030. 

Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap CPO Indonesia.

Pada Kamis, Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Cibor berharap keduanya dapat membahas lebih lanjut mengenai persoalan CPO.

"Uni Eropa berharap mereka dapat merangkul kebijakan kami dan menunjukkan pemahaman penuh terkait metodologi yang telah kami perkenalkan," tuturnya.