Jaksa Agung Illinois gugat Trump Tower

Jaksa Agung Illinois menggugat Trump International Hotel and Tower karena diduga melanggar undang-undang lingkungan. Lisa Madigan mengklaim perusahaan itu mengambil dan membuang jutaan galon air dari dan ke Sungai Chicago tanpa izin yang diperlukan.

Selain itu, perusahaan tersebut belum mempelajari efek tindakan tersebut terhadap populasi ikan sungai seperti yang disyaratkan oleh hukum, ungkap gugatan tersebut. Demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (15/8).

Seorang juru bicara Trump Organisation mengatakan bahwa gugatan Madigan tersebut bersifat politis. Dalam sebuah email yang diungkap oleh Reuters, Janet Isabelli menyebutkan, pihaknya kecewa atas gugatan itu karena "hal-hal terkait ini lazimnya ditangani di level administratif."

"Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa keputusan ini dimotivasi oleh politik."

Madigan mengajukan gugatannya di Cook County Circuit pada Selasa (14/8). Dia adalah anggota Partai Demokrat dan telah menjadi jaksa agung negara bagian sejak 2003.

Dalam gugatannya, Madigan menuding pihak hotel mengambil hampir 20 juta galon air per hari untuk AC dan sistem ventilasi. 

Hukum federal mengharuskan studi dampak pada populasi ikan Sungai Chicago, ungkap gugatan tersebut. Diduga Trump Tower tidak menyerahkan hasil studi kepada pihak berwenang seperti yang disyaratkan pada tahun 2013.

Selain itu, izin yang diperlukan properti untuk melepaskan air panas kembali ke sungai diduga berakhir pada bulan Agustus 2017.

"Trump Tower terus mengambil jutaan galon air dari Sungai Chicago setiap hari tanpa izin dan tanpa memperhatikan bagaimana hal itu dapat berdampak pada ekosistem sungai," kata Madigan lewat sebuah pernyataan.

"Saya mengajukan gugatan untuk memastikan Trump Tower tidak dapat terus melanggar hukum."

Sementara dua putra Donald Trump telah menjalankan bisnisnya sejak ia terpilih sebagai presiden, Trump masih mempertahankan semua sahamnya di Trump Organization.

Trump saat ini terlibat dalam gugatan terkait bisnisnya. Keikutsertaan Trump dalam kepemilikan bisnis saat dirinya menjabat sebagai presiden dinilai melanggar konstitusi Amerika Serikat.