Jelang akhir tahun, Trump pantau Korea Utara

Tenggat akhir tahun yang diberikan Korea Utara agar Amerika Serikat lebih fleksibel dalam negosiasi denuklirisasi kian dekat. Presiden Donald Trump mengatakan, dia akan kecewa jika Pyongyang merencanakan sesuatu. 

Pernyataan-pernyataan Korea Utara belakangan dinilai semakin nyaring, termasuk menjanjikan "kado Natal" jika AS tidak menawarkan sejumlah konsesi. 

Utusan AS dalam perundingan dengan Korea Utara Stephen Biegun pada Senin (16/12) di Seoul mengungkapkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Pyongyang bermusuhan dan negatif. Presiden Trump sendiri mengatakan dirinya tengah mengamati.

"Kita lihat saja nanti. Saya akan kecewa jika sesuatu terjadi. Dan jika benar, kami akan membereskannya," kata Trump di Gedung putih saat ditanya seputar situasi dengan Korea Utara. "Kami memantaunya dengan saksama."

Negosiasi antara Washington dan Pyongyang mandek sejak KTT di Hanoi yang mempertemukan Trump dan Kim Jong-un untuk kali kedua. Korea Utara menekankan, jika AS gagal membuat tawaran yang dapat diterima maka mereka akan mengadopsi "cara baru".

Korea Utara telah melakukan uji coba di fasilitas roket Sohae bulan ini setelah sebelumnya meluncurkan sejumlah rudal.

"Retorika mereka memprihatikan," kata Menteri Pertahanan AS Mark Esper. 

Esper tidak menampik kemungkinan bahwa Korea Utara dapat kembali melakukan uji coba jika mereka merasa tidak puas.

Para ahli menuturkan bahwa Korea Utara dapat memulai kembali uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang ditangguhkan sejak 2017, sebuah langkah yang akan dipandang sangat provokatif oleh AS.

Jepang dan pihak lainnya mengatakan bahwa peluncuran yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini melibatkan rudal balistik, di mana sanksi PBB telah melarang Pyongyang melakukannya.

Peringatan dari Trump datang ketika China dan Rusia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan sanksi terhadap ekspor utama Korea Utara seperti batu bara, besi, bijih besi, dan tekstil, dengan tujuan meningkatkan mata pencaharian warga sipil.

Sebuah rancangan resolusi yang diedarkan kepada anggota DK PBB pada Senin oleh China dan Rusia juga akan mencabut larang bagi warga Korea Utara untuk bekerja di luar negeri. AS menduga bahwa pendapatan dari hampir 100.000 warga Korea Utara di luar negeri digunakan untuk mendukung program nuklir dan rudal balistik negara itu.

Selain itu, draf tersebut akan membebaskan proyek-proyek kerja sama kereta dan jalan antar Korea dari sanksi PBB. Belum jelas apakah rancangan resolusi dapat diproses lewat pemungutan suara di DK PBB yang beranggotakan 15 negara.

Untuk meloloskan sebuah resolusi dibutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari lima negara anggota tetap DK PBB, yaitu AS, Prancis, Rusia, Inggris dan China.

"Kami tidak terburu-buru," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kepada Reuters.

Dubes Nebenzia menambahkan bahwa negosiasi terkait rancangan resolusi akan mulai dibahas pada Selasa (17/12). Dia menekankan bahwa sanksi yang diusulkan untuk dicabut tidak terkait langsung dengan program nuklir Korea Utara. "Ini adalah isu kemanusiaan."

Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa sekarang bukan saatnya bagi DK PBB bicara soal pencabutan sanksi karena Korea Utara mengancam akan meningkatkan provokasi, menolak bertemu untuk membahas denuklirisasi, dan terus mempertahankan serta mengembangkan senjata pemusnah massal dan program rudal balistiknya yang dilarang. (The Guardian dan Reuters)