Jelang pemilu 2019, Facebook larang iklan politik asing

Untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa platformnya digunakan untuk memanipulasi perilaku memilih jelang pemilu presiden dan legislatif yang digelar serentak pada 17 April 2019, Facebook telah melarang sementara iklan politik dari luar Indonesia.

Pengumuman yang dirilis Facebook mengatakan, larangan di Indonesia mulai berlaku Senin (4/3) pagi dan merupakan bagian dari menjaga integritas pemilu di platform mereka.

"Kami ingin mempersulit campur tangan dalam pemilu lewat platform kami, dan lebih mudah bagi orang untuk membuat suara mereka didengar secara sah dalam proses politik," sebut Facebook dalam pernyataannya.

Perusahaan sosial media, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp dan memiliki sekitar 2,3 miliar pengguna untuk situs Facebook-nya saja. 

Facebook  mengungkapkan, mereka menggunakan campuran intervensi otomatis dan manusia untuk mengidentifikasi iklan pemilu yang didanai asing.

Disebutkan bahwa pembatasan itu berlaku untuk setiap iklan yang berasal dari pengiklan yang berbasis di luar negeri "jika itu merujuk politikus atau partai politik atau upaya untuk mendorong atau menekan pemilihan."

Facebook juga telah melarang iklan yang didanai asing jelang pemilihan Nigeria pada Februari dan pemilihan Ukraina pada akhir bulan ini.

Untuk pemilihan Parlemen Eropa dan India yang akan datang, disebutkan bahwa pengiklan harus memiliki wewenang untuk membeli iklan politik dan perangkat baru akan memberikan informasi tentang anggaran iklan, jumlah orang yang dijangkau dan demografi tentang siapa yang melihat iklan, termasuk umur, jenis kelamin, dan lokasi.

Facebook dan sejumlah perusahaan internet lainnya menghadapi peningkatan pengawasan terhadap cara mereka menangani data pribadi pengguna. Mereka dicerca karena dianggap tidak mengambil langkah yang cukup untuk menghentikan penyalahgunaan platform mereka oleh kelompok yang mencoba memengaruhi pemilihan. 

Para kritikus mengatakan kepentingan asing, dan Rusia khususnya, menggunakan Facebook untuk memanen data pribadi dan menyebarkan iklan berbayar yang mungkin telah memengaruhi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 dan referendum Brexit. (Al Jazeera dan Voa)