Jepang bertekad teken perjanjian damai dengan Rusia

Pemerintah Jepang bertekad untuk mencapai solusi atas sengketa teritori dan menandatangani perjanjian damai dengan Rusia. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pidatonya pada pembukaan sesi parlemen, Senin (20/1).

"Langkah demi langkah, kesepakatan, yang kami capai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tengah dilaksanakan," ujar PM Abe. "Mantan penduduk kepulauan (Kuril Selatan) melakukan perjalanan ziarah dengan pesawat ke makam kerabat mereka dan kegiatan ekonomi bersama sedang dibudidayakan di empat pulau."

"Kami akan mempercepat perundingan berdasarkan Deklarasi Bersama 1956, menyelesaikan masalah teritorial, dan menandatangani perjanjian damai. Kami bergerak ke arah itu tanpa ragu-ragu. Saya sepenuhnya bertekad untuk mencapai tujuan tersebut bersama dengan Presiden Putin."

Rusia dan Jepang telah melakukan pembicaraan untuk menandatangani perjanjian damai sejak pertengahan Abad ke-20. Batu sandungan utama untuk mencapai hal tersebut adalah soal kepemilikan atas Kepulauan Kuril Selatan atau yang disebut Wilayah Utara di Jepang.

Setelah Perang Dunia II, Kepulauan Kuril masuk dalam administrasi Uni Soviet atau Rusia sekarang. Namun, kepemilikan atas Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai telah ditantang Jepang. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa kedaulatan Rusia atas pulau-pulau, yang tercantum dalam dokumen internasional, tersebut tidak dapat dipertanyakan.

Pada November 2018, Presiden Putin dan PM Abe mengadakan pertemuan di sela-sela KTT ASEAN di Singapura dan sepakat akan mempercepat langkah negosiasi damai berdasarkan Deklarasi Bersama 1956. 

Deklarasi tersebut menandai akhir perang dan menyatakan pemerintahan Soviet saat itu siap menyerahkan Pulau Shikotan dan sekelompok pulau kecil bernama Habomai ke Jepang dengan syarat bahwa Tokyo akan mengambil kendali atas keduanya setelah perjanjian damai diteken.

Pada Mei 2019, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menekankan bahwa merujuk pada deklarasi itu jelas disebutkan bahwa sengketa perbatasan hanya dapat dipertimbangkan setelah perjanjian damai ditandatangani. (TASS)