Jepang dinilai telat terapkan pembatasan sosial saat pandemi

Seorang pejabat tinggi Jepang pada Selasa (5/1) menyatakan, keputusan pemerintah tentang penerapan kembali keadaan darurat di dan sekitar Tokyo akan diumumkan pada pekan ini.

Namun, banyak warga yang menilai pemerintah terlambat mengambil langkah krusial untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Kepala Sekretaris Kabinet, Katsunobu Kato, mengatakan, pemerintah menargetkan keputusan pasti untuk dikeluarkan pada Kamis (7/1).

Menurut laporan sejumlah media lokal pada Senin (4/1), persiapan sedang dilakukan untuk keadaan darurat yang akan berlaku pada akhir pekan ini dan berlangsung sekitar satu bulan demi mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Tokyo dan tiga prefektur sekitarnya, yang telah meminta pemerintah federal untuk menetapkan deklarasi keadaan darurat, mendesak penduduk menahan diri dari perjalanan tidak penting dan tidak mendesak setelah pukul 20.00 hingga akhir Januari.

Menteri Pendidikan, Koichi Hagiuda, mengatakan, pemerintah tidak akan berusaha menutup semua sekolah dan justru menyerahkan keputusan itu kepada otoritas lokal.

Perdana Menteri Yoshihide Suga pada Senin menyatakan, langkah-langkah terbatas dan terkonsentrasi akan paling efektif untuk mengatasi lonjakan kasus infeksi.

Namun, dia tidak memberikan perincian secara jelas, termasuk apakah tempat olahraga, teater, dan bioskop juga akan ditutup.

Frustrasi tentang pembatasan sosial yang tidak jelas merajalela di media sosial, banyak yang mempertanyakan tindakan pemerintah, terutama karena Jepang masih berencana menjadi tuan rumah Olympic Games.

"Apakah pemerintah benar-benar mengira bisa memadamkan api dengan membiarkannya berkobar hingga besar dan kemudian menyiramnya dengan air dari ember?" tulis seorang netizen Jepang, Kei Koike.

PM Suga, yang baru menjabat sejak September 2020, telah dibanjiri kritik atas tanggapan kabinetnya terhadap Covid-19. Dia juga menuai kritik karena keengganannya menghentikan program subsidi wisata.

Sejak dimulainya pandemi, Jepang telah mencatat lebih dari 245.000 kasus infeksi, termasuk sekitar 3.600 kematian.

Meskipun Suga berjanji memiliki persediaan vaksin yang cukup untuk populasi negara yang berjumlah 126 juta, Jepang belum menyetujui vaksin Covid-19 mana pun.

Pemerintah Jepang sebelumnya berencana memulai proses vaksinasi pada akhir Februari. Pfizer menjadi produsen obat pertama yang mengajukan persetujuan Jepang atas kandidat vaksin Covid-19 miliknya, bulan lalu. 

Jepang dilaporkan berencana membeli 120 juta dosis atau cukup untuk memvaksinasi 60 juta orang. Namun, masih belum jelas hingga kini kapan vaksin itu akan tersedia bagi umum. (The Straits Times)