Jepang kucurkan pinjaman Rp4,83 triliun untuk Indonesia

Duta Besar Jepang untuk RI Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya menandatangani nota pinjaman dana dari Jepang sebesar Rp4,83 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Tadayuki Miyashita dalam konferensi pers di Kedubes Jepang, Jakarta, pada Jumat (24/5).

Tadayuki menjelaskan, dari total dana itu, sebesar Rp4,08 triliun akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan air limbah dan pembenahan saluran air limbah di kawasan Jakarta Pusat.

"Dengan adanya proyek tersebut, diharapkan penanganan air limbah akan lebih optimal sehingga dapat berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan hidup, kebersihan masyarakat, serta penyediaan air bersih," tutur Tadayuki.

Pemerintah Jepang menilai bahwa infrastruktur pengolahan air limbah di Jakarta yang padat penduduk masih belum berkembang. "Hanya 7% dari seluruh wilayah Jakarta yang menggunakan saluran air limbah. Menurut kami, masalah air adalah persoalan yang krusial di Jakarta," lanjutnya.

Proyek tersebut, kata dia, diperkirakan akan selesai pada 2025. Tadayuki menyebut pada 2028 diharapkan masyarakat Jakarta yang dapat menikmati air bersih bertambah sebanyak 195.000 orang.

Perwakilan Departemen Ekonomi Japan International Cooperation Agency (JICA) Shunsuke Takatoi menuturkan proyek pengembangan saluran air limbah itu akan mencakup area seluas 1.183 hektare.

"Selain di Jakarta, proyek serupa pernah dilaksanakan oleh Jepang di Denpasar, Bali, pada 1990-an dan 2000-an," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Selain digunakan untuk proyek di Jakarta, sekitar Rp669 miliar dari dana pinjaman Jepang akan digunakan untuk proyek rekonstruksi dan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah.

"Bantuan dana ini diharapkan dapat memperlancar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah yang terkena dampak bencana, sehingga masyarakat sekitar dapat lebih berdiri kembali dan beraktivitas seperti biasanya," ungkap Tadayuki.

Tadayuki menjelaskan bahwa dana itu akan digunakan untuk membiayai tiga proyek. Pertama, proyek pembangunan kembali Jembatan Palu IV yang hancur.

"Kami berharap dana ini dapat membantu membangun kembali beberapa infrastruktur seperti Jembatan Palu IV dan jalan raya di sekitarnya yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah pada akhir 2018," ujarnya.

Yang kedua merupakan proyek bantuan pemberian alat berat yang bertujuan untuk membantu proses rekonstruksi daerah Palu. Representatif Senior JICA Tomoyuki Kawabata menjelaskan bahwa Jepang akan berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk mendata jenis alat berat apa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

"Alat berat yang akan kami berikan itu buatan Jepang dan akan kami impor ke sini," jelasnya.

Setelah itu, proyek ketiga merupakan proyek penguatan sistem informasi penanggulangan bencana. Tadayuki menuturkan bahwa proyek ini dilaksanakan demi mencegah adanya keterlambatan penyampaian informasi.

Proyek itu, jelas Tadayuki, diharapkan dapat mengatasi tantangan keterlambatan penyampaian informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam.

Tomoyuki berharap bahwa proyek penguatan sistem informasi itu juga akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Shunsuke menyebut bahwa pihak JICA akan melakukan pengkajian di Sulawesi Tengah hingga 2022 dan proyek baru akan dimulai usai pengkajian tersebut selesai.