Ikuti jejak Amerika Serikat, Jepang pertimbangkan boikot Olimpiade Beijing 2022

Setelah sebelumnya negara-negara barat menyatakan diri akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022, Jepang menjadi negara Asia pertama yang mempertimbangkan pemboikotan serupa. Kemungkinan hanya akan ada Mantan Kepala Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Seiko Hashimoto, yang akan mewakili Jepang menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing Februari mendatang.

Sementara pejabat senior pemerintah Jepang kemungkinan akan melewatkannya. Mereka akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam boikot diplomatik.

Mengutip kantor berita Jepang NHK dari Aljazeera Senin (13/12) Juru Bicara Pemerintah Jepang menyebutkan, tidak ada yang diputuskan apakah negara berencana akan mengirim pejabat untuk menghadiri acara tersebut. Namun, penyiar nasional NHK mengonfirmasikan laporan dengan mengatakan Tokyo cenderung ke arah tidak akan mengirimkan menteri kabinet ke Olimpiade Beijing.

NHK menambahkan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk mengambil sikap mengingat Cina pernah mengirim Kepala Administrasi Umum Olahraga ke Olimpiade Tokyo 2020 sebagai kepala timnya.

Di satu sisi, Jepang juga adalah sekutu dekat Amerika Serikat di Asia Pasifik yang membuatnya harus satu suara dengan negara Paman Sam itu. Sebelumnya pada Senin 6 Desember, Amerika Serikat resmi mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing.

"Pemerintahan Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik atau resmi ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022, mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan RRC yang sedang berlangsung di Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki seperti dikutip dari Associate Press.

Pengumuman itu muncul ketika Biden bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT Gedung Putih untuk Demokrasi, sebuah pertemuan virtual para pemimpin dan pakar masyarakat sipil dari lebih dari 100 negara yang akan berlangsung Kamis dan Jumat. Biden bermaksud menggunakan pertemuan itu untuk mengumumkan komitmen individu dan kelompok, reformasi, dan inisiatif untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri. Alasan boikot diplomatik ini adalah karena Cina dinilai melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia termasuk membungkam kebebasan pers dan penahanan terhadap kaum muslim Xinjiang.