logo alinea.id logo alinea.id

Kandidat PM Inggris bentrok soal Brexit

Tenggat Inggris bercerai dari Uni Eropa jatuh pada 31 Oktober.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 19 Jun 2019 13:05 WIB
Kandidat PM Inggris bentrok soal Brexit

Dalam debat yang disiarkan BBC One pada Selasa (18/6), para kandidat Partai Konservatif yang bersaing untuk jabatan pemimpin partai dan Perdana Menteri Inggris saling bentrok terkait Brexit.

Ketika ditanya mengenai apakah Inggris dapat hengkang dari Uni Eropa sesuai tenggat 31 Oktober, salah satu kandidat, Boris Johnson menyatakan hal itu sangat mungkin.

Senada dengan Johnson, kandidat lainnya, Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, meyakini Brexit dapat berjalan sesuai tenggat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Michael Gove dan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt menilai bahwa waktu tambahan mungkin diperlukan.

Menteri Pembangunan Internasional Rory Stewart, yang menjadi salah satu kandidat, mengatakan para pesaingnya kurang realistis dalam menanggapi persoalan Brexit.

Sebelumnya, mantan Menteri Brexit Dominic Raab tersingkir di putaran kedua pemungutan suara.

Pada Rabu (19/6), pemungutan suara putaran ketiga akan berlangsung pada sore hari. Diperkirakan hasilnya akan diumumkan pada pukul 18.00 waktu setempat dan kandidat dengan jumlah suara terendah akan tersingkir dari perlombaan.

Debat pada Selasa memperlihatkan perpecahan pendekatan kelima kandidat terhadap Brexit dan apakah mereka dapat menerima jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Sponsored

Selain membahas mengenai Brexit, para kandidat juga menghadapi pertanyaan mengenai sejumlah isu mulai dari perubahan iklim hingga Islamofobia.

Rencana Brexit kelima kandidat

Johnson yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri menyatakan rakyat Inggris sudah muak dengan kebuntuan Brexit. Menurutnya, Partai Konservatif akan terkena imbasnya jika kebuntuan ini berlanjut.

Dia memperingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap politik akan hilang jika Brexit tidak berjalan sesuai tenggat.

Ditanya apakah dia dapat menjamin Brexit, Johnson menegaskan bahwa 31 Oktober adalah tenggat yang layak.

"Jika kita melewati tenggat 31 Oktober sama seperti kita melewati tenggat yang sebelumnya jatuh pada Maret, saya pikir publik akan semakin bingung," kata Johnson.

Javid, yang berada di urutan kelima dalam pemungutan suara putaran kedua pada Selasa, mengatakan tenggat diperlukan untuk memfokuskan pikiran Inggris dan Uni Eropa.

"Kami harus belajar dari kesalahan kami," kata dia. "Salah satu kesalahan yang kami buat adalah memiliki tenggat yang fleksibel."

Dia menyarankan untuk kembali mengajukan proposal Brexit milik Theresa May, tetapi dengan menghapus bagian mengenai backstop Irlandia yang ditentang parlemen.

Sementara itu, Gove mengatakan tenggat yang berubah-ubah tidak akan berkontribusi positif bagi Brexit. Jika terpilih menjadi perdana menteri, dia menyatakan siap menunda Brexit demi mencapai kesepakatan baru yang lebih baik.

Hunt menyampaikan akan mendukung no-deal Brexit sebagai jalan keluar terakhir. Namun, lanjutnya, dia akan berdiskusi dengan Uni Eropa untuk mencegah efek negatif no-deal agar tidak merugikan bisnis Inggris.

Baik Hunt maupun Javid menyarankan penggunaan teknologi baru yang berpotensi menyelesaikan persoalan perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara.

Berbeda dengan Hunt, Stewart dengan keras menolak no-deal Brexit. Baginya, langkah itu bersifat merusak dan harus dihindari. 

Stewart berjanji untuk sekali lagi mencoba mendapat dukungan parlemen atas proposal Brexit May.

Berbeda pendapat soal pajak

Tidak hanya soal Brexit, para kandidat juga memiliki pandangan berbeda terkait rencana ekonomi yang mencakup peningkatan pendanaan untuk layanan publik dan pemotongan pajak.

Gove mengkritik Stewart, menyebutnya tidak memiliki rencana untuk menjalankan ekonomi negara dan tidak peduli terhadap kualitas layanan publik.

Selain itu, Gove juga mengkritik rencana Johnson untuk memberikan potongan pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari US$62.781 per tahun.

"Seharusnya rencana ekonomi fokus membantu masyarakat miskin," ujar Gove.

Stewart pun menanggapi rencana ekonomi Johnson, dia menilai bahwa pemotongan pajak adalah langkah yang salah mengingat Inggris sedang bergulat dengan ketidakpastian Brexit.

Hunt, yang pernah menjabat sebagai menteri kesehatan selama enam tahun, menyerukan peningkatan pendanaan untuk pelayanan publik terutama dalam perawatan lansia. Menurutnya, pemotongan anggaran perawatan di pemerintahan May sudah terlalu jauh.

Usai debat, Gove menyatakan dia yakin telah memenangkan putaran pertukaran pendapat itu dengan jawabannya yang rinci dan rencana Brexit-nya yang jelas.

Tantangan Islamofobia

Banyak yang mengklaim bahwa Partai Konservatif gagal menangani tumbuhnya Islamophobia di internal partai.

Johnson meminta maaf jika ada tulisan maupun ucapannya selama menjadi jurnalis dan sepanjang karier politiknya yang telah menghina pihak tertentu.

Namun, dia membela perilakunya sebagai menteri luar negeri sehubungan dengan kasus Nazanin Zaghari-Ratcliffe, perempuan yang ditahan di Iran atas tuduhan spionase.

Perempuan berusia 41 tahun itu ditangkap di Bandara Imam Khomeini, Teheran, pada 3 April 2016. Dia ditahan sebelum naik pesawat untuk pulang ke Inggris setelah mengunjungi keluarganya di Iran.

Dalam satu kesempatan, Johnson mengklaim Zaghari-Ratcliffe mengajar jurnalisme di Iran, sesuatu yang dilarang oleh pemerintah setempat.

Teheran pun menjadikan klaim Johnson sebagai alasan untuk meningkatkan hukuman Zaghari-Ratcliffe. Dan terkait hal ini, Johnson terpaksa meminta maaf pada 2017.

"Jika Anda menyalahkan Inggris, Anda justru mengabaikan pihak sebenarnya bertanggung jawab," kata Johnson saat debat.

Javid, yang merupakan muslim, menantang kandidat lain untuk menyetujui penyilidikan pihak eksternal terkait Islamophobia di Partai Konservatif.

Merujuk pada serangan Donald Trump kepada Wali Kota London Sadiq Khan yang beragama Islam, Javid mengatakan para politikus harus berani untuk melawan Islamofobia dari mana pun asalnya. (BBC, CNN dan Financial Times)