logo alinea.id logo alinea.id

KBRI Kuala Lumpur: Dua jenazah terduga WNI belum teridentifikasi

KBRI Kuala Lumpur menyatakan belum menerima hasil pemeriksaan sidik jari dari korban pembunuhan mutilasi yang diduga WNI.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 13 Feb 2019 18:33 WIB
 KBRI Kuala Lumpur: Dua jenazah terduga WNI belum teridentifikasi

KBRI Kuala Lumpur menyatakan bahwa hingga Rabu (13/2), mereka belum menerima hasil pemeriksaan sidik jari dari dua korban pembunuhan mutilasi yang diduga merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Sampai hari ini kami belum menerima hasil pemeriksaan sidik jari. Polis Diraja Malaysia (PDRM) sendiri belum memberikan kepastian kapan tes DNA bisa keluar," jelas Ketua Satgas Perlindungan WNI Yusron B. Ambary kepada Alinea.id pada Rabu.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal pada Selasa (12/2), dugaan bahwa korban adalah WNI sejauh ini baru didasarkan pada pengaduan kehilangan kontak yang disampaikan oleh dua WNI kepada KBRI Kuala Lumpur setelah ditemukannya dua jenazah.

Jika DNA dan sidik jari sudah sesuai dengan keluarga korban, maka PDRM akan menyerahkan jenazah kepada KBRI Kuala Lumpur untuk proses pemakaman.

Selain itu, dia menyatakan, mengingat terduga korban dan terduga pelaku adalah warga negara asing, PDRM telah menetapkan kasus ini sebagai kasus profil tinggi (high profile case).

Dalam penanganannya, kasus ini melibatkan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Sungai Buloh, Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor, dan PDRM Bukit Aman.

Yusron menyatakan bahwa kepolisian Malaysia berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan. Masa penahanan tersangka akan diperpanjang guna mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih lengkap.

"Masa penahanan (reman) pertama atas dua terduga pelaku yang akan berakhir pada 14 Februari 2019 rencananya akan diperpanjang sampai tanggal 24 Februari dalam rangka pengembangan penyidikan," imbuhnya.

Sponsored

Yusron menjelaskan bahwa KBRI Kuala Lumpur akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dalam penanganan kasus ini.