Kebuntuan Brexit: Muncul desakan referendum kedua

Dalam pekan yang mungkin paling dramatis politik Inggris, banyak pihak yang kini makin lantang menyerukan diadakannya referendum kedua Brexit.

Desakan referendum kedua itu lahir setelah Perdana Menteri Theresa May gagal mendapatkan persetujuan parlemen atas draf perjanjian Brexit yang dia ajukan.

Pada Rabu (16/1), pemerintah May bahkan terancam dugulingkan tetapi akhirnya berhasil memenangkan suara mayoritas dalam pemungutan suara mosi tidak percaya.

Para pemimpin politik dari Partai SNP, Plaid Cymru, Partai Hijau, dan Demokrat Liberal menyerukan kepada sesama partai oposisi, Partai Buruh, untuk bergabung dan menyetujui referendum kedua Brexit.

Setelah kegagalan mosi tidak percaya usulan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, para pemimpin partai itu mengirimkan surat terbuka padanya. Dalam surat tersebut, para pemimpin partai memohon kepada Corbyn agar mulai saat ini mendukung ajakan referendum kedua demi mendapatkan keputusan final Brexit.

Pascal Lamy, mantan kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pada Kamis (17/1) mengatakan bahwa dia yakin referendum kedua sekarang menjadi pilihan tepat.

"Saya tidak akan mengatakan hal ini enam bulan lalu. Saya termasuk di antara mereka yang percaya bahwa kemungkinan refrendum baru sangat rendah, tetapi saya pikir kemungkinan itu jelas lebih tinggi sekarang. Tapi tentu saja untuk skenario seperti itu harus ada perpanjangan waktu antara Inggris dan Uni Eropa," tuturnya. "Saya pikir semua orang tahu bahwa mengorganisir referendum kedua, atau meluangkan waktu untuk merekonsiliasi berbagai posisi yang belum dilakukan selama dua setengah tahun terakhir (di Brexit) tidak dapat dilakukan dalam satu minggu."

Menurut tenggat waktu yang telah ditetapkan, Inggris sudah harus resmi keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Setelah nyaris kalah pada Rabu (16/1) malam waktu setempat, PM May mengundang partai lain bekerja sama dengannya untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan Brexit. Partai Buruh menuturkan bahwa mereka akan melakukan itu hanya jika skenario tanpa kesepakatan (no-deal) dikesampingkan.

Nicola Sturgeon, Perdana Menteri Skotlandia dan pemimpin SNP, juga meminta May untuk mengesampikan skenario Brexit tanpa kesepakatan dan mempertimbangkan referendum kedua.

Pebisnis serukan referendum kedua

Pada Kamis, para pemimpin industri ritel, media, dan telekomunikasi Inggris juga menyerukan referendum kedua.

Dalam sebuah surat kepada surat kabar The Times, 130 eksekutif mengatakan bahwa "pelaku usaha mendukung kesepakatan Brexit PM May meskipun sadar bahwa kesepakatan itu jauh dari sempurna. Tapi itu bukan lagi pilihan ... Kami mendesak kepemimpinan politik kedua partai besar untuk mendukung 'People's Vote'."

"Satu-satunya cara yang layak adalah untuk bertanya kepada orang-orang apakah mereka masih ingin meninggalkan Uni Eropa," ungkap para pebisnis dalam surat tersebut.

Selain desakan dari para pemimpin politik dan eksekutif, seruan untuk referendum Brexit kedua juga datang dari para mantan perdana menteri Inggris termasuk Tony Blair, Gordon Brown, dan John Major.

Kelompok-kelompok pro-Brexit berpendapat bahwa mengadakan referendum kedua akan menjadi tidak demokratis. Mereka bersikeras bahwa pemerintah harus fokus untuk mewujudkan hasil referendum 2016.

PM May juga berulang kali menolak mempertimbangkan referendum Brexit kedua. Partai Buruh juga masih ragu untuk mendukung pemungutan suara lain untuk kesepakatan Brexit, atau Withdrawal Agreement, yang dicapai oleh pemerintah May dan Uni Eropa.

Pada Selasa (15/1), kesepakatan Brexit milik PM May ditolak oleh mayoritas Parlemen Inggris dengan perbandingan 432-202 suara. Menyusul kekalahan itu, Partai Buruh kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah May.

Sebanyak 325 anggota parlemen mendukung PM May, sementara 306 lainnya berniat menjatuhkan pemerintahannya. PM May selamat dengan selisih 19 suara, berkat dukungan dari 10 anggota DUP.

Menyusul batas waktu cerainya Inggris dari Uni Eropa semakin dekat, pemerintah memiliki waktu hingga Senin (21/2) untuk mengajukan 'plan B'.

Skenario Brexit no-deal, di mana Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa periode transisi 21 bulan atau tanpa adanya hubungan perdagangan dinilai sebagai opsi yang berpotensi merugikan negara itu. (CNBC)