sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kedubes negara Barat minta militer Myanmar hindari kekerasan

Demonstrasi di Myanmar meletus setelah militer menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi, pada awal Februari

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 15 Feb 2021 17:26 WIB
Kedubes negara Barat minta militer Myanmar hindari kekerasan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kedutaan besar negara Barat di Myanmar menyerukan kepada para pemimpin militer untuk menahan diri melakukan kekerasan terhadap demonstran antikudeta.

Kedubes Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan 11 negara Barat lainnya mengutuk penangkapan para pemimpin politik dan pelecehan jurnalis setelah kudeta militer pada 1 Februari.

Selain itu, para kedubes negara Barat juga mengecam langkah militer yang memutus jaringan komunikasi di sebagian besar kota-kota besar di Myanmar.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka mencapai demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran. Dunia mengawasi peristiwa ini," kata pernyataan bersama mereka, Minggu (14/2).

Seorang utusan hak asasi manusia (HAM) dari PBB, Tom Andrews, menuturkan, para jenderal Myanmar akan dimintai pertanggungjawaban karena menggunakan kekerasan dalam upaya memadamkan protes nasional.

"Hal ini seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar," tutur Andrews. "Ini adalah tanda-tanda putus asa. Bagi para jendral, percayalah kalian akan dimintai pertanggungjawaban."

Komentar tersebut muncul beberapa jam setelah kendaraan militer lapis baja terlihat di Kota Yangon untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu.

Pergerakan pasukan tersebut memaksa Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar meminta warganya berlindung di kediaman masing-masing.

Sponsored

"Ada indikasi pergerakan militer di Yangon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi semalam antara pukul 01.00 dan 09.00 pada Senin (15/2) waktu setempat," jelas kedubes dalam pernyataan resmi mereka, Minggu malam.

Peringatan tersebut dirilis di tengah protes antikudeta yang terus berlanjut di Myanmar, yang pada Minggu kembali diikuti puluhan ribu orang.

Kerumunan besar berkumpul untuk hari kedua berturut-turut di depan Kedubes AS di Yangon untuk mendukung pengumuman sanksi Washington terhadap para pemimpin kudeta.

Sementara itu, militer mengerahkan pasukan ke pembangkit listrik di mana mereka dihadang massa yang marah.

Ada laporan yang menyatakan, pasukan keamanan Myanmar menembaki pengunjuk rasa di luar pembangkit listrik di negara bagian utara, Kachin.

"Beberapa menit yang lalu, Tatmadaw diperkuat dengan tank militer dan sekarang mereka mulai menembak," tutur seorang warga yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada REUTERS.

Laporan media lokal menunjukkan, lima jurnalis ditangkap di wilayah utara Myanmar setelah insiden tersebut.

"Lima jurnalis yang meliput protes di depan kantor listrik Buga di Myitkyina ditangkap," kata sebuah kiriman Facebook dari The 74 Media, outlet media yang berbasis di kota itu.

Badan pengawas internet, Netblock, mengatakan, junta militer pada Minggu malam memutus layanan internet di seluruh negeri.

Pemutusan dilakukan tak lama setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan ke beberapa pengunjuk rasa dalam rekaman video yang beredar di media sosial.

Sebuah gerakan massa meletus di Myanmar setelah militer menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi. Di tengah protes publik setiap hari, banyak departemen pemerintah telah bergabung dengan gerakan tersebut.

Menurut media lokal, kereta api di beberapa bagian negara berhenti berjalan setelah staf menolak bekerja sebagai bentuk protes atas kudeta.

Tatmadaw mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam unjuk rasa.

Panglima Angkatan Darat, Jenderal Min Aung Hlaing, memperingatkan PNS yang mogok untuk kembali bekerja. Rezim baru telah menyiapkan saluran siaga (hotline) untuk melaporkan pegawai pemerintah yang bergabung dengan demonstrasi.

Sejauh ini, para jenderal tampak tidak terpengaruh kecaman yang meluas di jalanan dan dari komunitas internasional.

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang akan berlangsung selama satu tahun. Jenderal Min sendiri berjanji untuk mengadakan pemilu baru, tetapi tidak memberikan kerangka waktu yang jelas. (Deutsche Welle)

Berita Lainnya