Kedubes Uni Emirat Arab di Suriah kembali beroperasi

Pada Kamis (27/12), Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan telah membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus. Peristiwa ini terjadi tujuh tahun setelah mereka menarik perwakilan diplomatiknya dari Suriah.

Kedutaan UEA ditutup sejak 2011 ketika perang saudara berkecamuk Suriah. Konflik Suriah diperkirakan telah menewaskan lebih dari 400.000 orang.

Seorang pejabat UEA mengatakan bahwa pemerintah tidak akan segera menugaskan seorang duta besar ke kedutaan tersebut.

Kantor berita negara WAM yang mengutip pernyataan dari Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan bahwa pembukaan kembali kedubes di Suriah dimaksudkan untuk membantu memulihkan hubungan antara kedua negara.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA disebutkan pula bahwa mereka menantikan pulihnya keselamatan, keamanan, dan stabilitas Suriah.

Lewat Twitter, Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengomentari soal pembukaan kembali kedutaan besar di Damaskus. Dia mengatakan bahwa peran Arab di Suriah telah menjadi semakin penting untuk melawan cengkeraman Iran dan Turki di kawasan.

Dalam twit lainnya Gargash menuturkan bahwa pembukaan kembali kedubes UEA di Suriah adalah buah dari keyakinan bahwa fase selanjutnya membutuhkan kehadiran Arab dan komunikasi dengan Suriah untuk menjaga rakyatnya, kedaulatannya, dan integritas wilayahnya.

Pembukaan kembali Kedubes UEA dapat mengurangi isolasi terhadap Presiden Bashar al-Assad dari negara-negara tetangga Suriah.

Pengumuman pembukaan kembali Kedubes UEA di Damaskus terjadi setelah lebih dari sepekan kunjungan Presiden Sudan Omar Bashir ke Suriah. Lawatan pada 16 Desember tersebut menjadikan Bashir sebagai pemimpin dari Liga Arab pertama yang menginjakkan kaki sejak perang dimulai.

Pada 2011, Liga Arab mengeluarkan Suriah dari keanggotaannya sebagai respons atas isu kekerasan pemerintah Assad terhadap warganya sendiri.

Langkah UEA ini juga datang setelah Donald Trump pada 19 Desember menarik 2.000 pasukan Amerika Serikat dari Suriah karena menurutnya ISIS telah dikalahkan. Keputusan Trump ini bertentangan dengan pandangan sejumlah pejabat militer dan keamanan nasional pemerintahannya.