Kematian Covid-19 tembus 100.000, PM Inggris minta maaf

Inggris menjadi negara pertama di Eropa yang mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat Covid-19, membuat pemerintah berada di bawah tekanan atas tanggapannya terhadap pandemi.

Sejauh ini, Inggris memiliki fatalitas kelima tertinggi secara global, berada di belakang Amerika Serikat, Brasil, India, dan Meksiko.

Kritikus menuduh pemerintah memberikan tanggapan awal yang lambat untuk menghadapi krisis Covid-19.

Sebanyak 100.162 kematian yang tercatat lebih tinggi dari jumlah kematian warga sipil di Inggris dalam Perang Dunia II dan dua kali lipat jumlah yang tewas dalam pengeboman Blitz pada 1940-1941, meskipun total populasi lebih kecil saat itu.

"Saya sangat meminta maaf dan menyesal atas setiap nyawa yang telah hilang. Tentu saja sebagai perdana menteri, saya bertanggung jawab penuh atas semua yang telah dilakukan pemerintah," kata Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson.

Dirinya menyatakan, pemerintah benar-benar melakukan segala upaya untuk mengatasi pandemi.

"Kami terus melakukan segala cara untuk meminimalkan hilangnya nyawa dan penderitaan rakyat sipil," tambahnya dalam sebuah pengarahan.

Awal bulan ini, Richard Horton, pemimpin redaksi The Lancet, salah satu jurnal medis tertua dan paling bergengsi di dunia, mengatakan, Inggris sedang berjuang untuk mengatasi pandemi karena pemerintahnya menolak mengikuti sains, terlepas dari klaim mereka melakukannya.

"Pelajaran dari sains adalah bahwa ketika terjadi peningkatan infeksi, Anda perlu segera menekan penularan untuk mengurangi prevalensi infeksi di masyarakat. Tapi di setiap tahap, pemerintah Inggris menunda lockdown (karantina wilayah) sehingga virus sudah tidak terkendali," tutur Horton.

Hasilnya, lanjut dia, peningkatan angka rawat inap dan kematian. "Ini sepenuhnya bisa dicegah jika pemerintah bertindak secara lebih tegas dan lebih cepat."

Pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer, yang berulang kali menilai Johnson terlalu lambat dalam menanggapi pandemi, mengatakan, keragu-raguan perdana menteri telah merenggut nyawa dan memperburuk efek ekonomi.

Inggris kembali melakukan lockdown skala nasional pada 5 Januari, yang mencakup penutupan pub, restoran, toko nonesensial, dan sekolah bagi sebagian besar siswa.

Pembatasan perjalanan lebih lanjut juga diperkenalkan ketika pemerintah berjuang untuk mempercepat pengiriman vaksinasi dan berusaha mencegah penularan varian baru Covid-19 yang lebih menular.

Para menteri memperdebatkan langkah-langkah baru terkait penutupan perbatasan Inggris untuk mencegah penyebaran varian baru virus. Namun, sejumlah media lokal melaporkan, PM Johnson menolak saran penutupan sementara perbatasan negara yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Priti Patel dan Menteri Kesehatan, Matt Hancock.

Sebaliknya, pada Rabu (27/1), Patel diperkirakan akan mengumumkan kebijakan karantina hotel bagi pelancong dari negara-negara berisiko tinggi.

Pada Desember 2020, Inggris menjadi negara pertama di dunia menyetujui vaksin Covid-19 milik Pfizer dan telah memulai kampanye vaksinasi bagi warga di atas 70 tahun, mereka yang rentan secara klinis, pekerja kesehatan garis depan, dan pekerja perawatan sosial.

Hingga Senin, sebanyak 6.853.327 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin dan 472.446 orang lainnya sudah menerima dosis kedua.

Pemerintah mengatakan, tingkat dan keberhasilan kampanye vaksinasi adalah kunci melonggarkan pembatasan sosial. (Al Jazeera)