Kemelut Brexit: Parlemen Inggris ditangguhkan

Perdana Menteri Boris Johnson pada Selasa (10/9) kembali menegaskan sikapnya bahwa dia tidak akan meminta perpanjangan Brexit. Hal tersebut disampaikannya beberapa jam setelah UU yang menuntut dia menunda Brexit hingga 2020 mulai berlaku.

Untuk kedua kalinya dalam sepekan, anggota parlemen menolak permintaan Johnson untuk mencoba memecahkan kebuntuan melalui pelaksanaan pemilu lebih awal.

Dengan masa depan Brexit terperosok dalam ketidakpastian, parlemen ditangguhkan hingga 14 Oktober, memicu ketegangan di House of Commons atau Dewan Rakyat di mana anggota parlemen oposisi memegang kertas bertuliskan "silenced" dan berteriak "shame on you" pada Johnson. Ini merupakan kali pertama dalam 70 tahun terakhir pemerintah menangguhkan parlemen ketika berhadapan dengan oposisi.

Pengesahan UU baru itu mewajibkan Johnson untuk menunda Brexit kecuali dia berhasil menggolkan kesepakatan baru dalam pertemuan puncak dengan Uni Eropa bulan depan.

Para pemimpin Uni Eropa telah berulang kali mengatakan bahwa mereka belum menerima proposal spesifik jelang pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Oktober. 

"Pemerintah akan melanjutkan negosiasi untuk mendapat kesepakatan, di lain sisi tetap bersiap-siap bercerai tanpa kesepakatan," ujar Johnson kepada parlemen. "Saya akan pergi ke KTT pada 17 Oktober dan tidak peduli berapa banyak perangkat yang diciptakan parlemen ini untuk mengikat tangan saya, saya akan berusaha mendapat kesepakatan demi kepentingan nasional ... Pemerintah ini tidak akan menunda Brexit lebih jauh."

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan, pihaknya berkeinginan untuk melaksanakan pemilu tetapi tidak akan menyokongnya sampai yakin penundaan Brexit telah diamankan.

"Kita tidak siap untuk mengambil risiko menimbulkan bencana no-deal pada masyarakat kita," kata Corbyn.

Brexit, langkah geopolitik paling signifikan di Inggris dalam beberapa dekade terakhir, masih menjadi pertanyaan besar setelah bergulir lebih dari tiga tahun sejak referendum 2016. Tenggat waktu Brexit jatuh pada 31 Oktober, di mana no-deal Brexit diprediksi akan menjadi kesimpulan akhir.

RUU, yang berusaha memblokir no-deal Brexit disahkan menjadi UU pada Senin (9/9) setelah mendapat persetujuan Ratu Elizabeth II, akan memaksa Johnson untuk mengamankan perpanjangan selama tiga bulan.

Merespons kekhawatiran bahwa pemerintah dapat mengabaikan UU itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati hukum tetapi dia menambahkan, "Kadang-kadang bisa lebih kompleks karena ada UU yang bertentangan atau nasihat hukum yang menandinginya." 

Johnson mengambil alih kursi PM pada Juli setelah pendahulunya, Theresa May, gagal meloloskan kesepakatan Brexit di parlemen.

Sumber : Reuters