Kemenangan Demokrat dan dampaknya bagi pemerintahan Trump

Partai Demokrat berhasil mengamankan posisi di pemilu paruh waktu Amerika Serikat dengan memenangkan lebih dari 220 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski Partai Republik masih memegang kendali atas Senat, kemenangan Demokrat dinilai dapat berdampak bagi keberlangsungan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Demokrat kini menempati posisi terkuat mereka di DPR selama delapan tahun terakhir. Sejak berbulan-bulan lalu, Demokrat dikabarkan telah mempersiapkan tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan jika memenangkan pemilihan ini.

Namun, dengan kondisi Senat masih di sisinya, Trump tetap memiliki kuasa untuk menunjuk pilihannya duduk di Mahkamah Agung dan kabinet.

Bagaimana pun pergeseran kuasa di DPR ini mengharuskan Presiden Trump berdiplomasi untuk mewujudkan sebuah undang-undang. Trump yang sejak mula karier politiknya telah menentang partai oposisi kini harus memikirkan kembali metodenya jika ingin agendanya terus berjalan.

Setelah memiliki kendali di salah satu kamar Kongres AS, kini Demokrat dapat mendakwa Trump atas tuduhan-tuduhan kontroversial yang menimpa dirinya. Demokrat dapat saja memulai investigasi untuk aksi pemakzulan Trump, namun agar tindakan ini terlaksana, mereka tetap membutuhkan suara mayoritas DPR.

Terlebih lagi aksi pemakzulan ini membutuhkan suara dua per tiga Senat untuk menyetujuinya, dan dengan kondisi kendali Republik atas Senat maka usaha ini agaknya tidak akan berhasil.

Selain sebab di atas, upaya pemakzulan dari Demokrat juga terhadang investigasi oleh Robert Mueller yang masih berjalan. Investigasi yang dilakukan Mueller menyangkut atas dugaan campur tangan dan kolusi Rusia dalam Pilpres 2016 yang memenangkan Trump.

Hal lain yang dapat Demokrat permasalahkan adalah dokumen wajib pajak sang presiden. Sejak Trump memutuskan untuk mengikuti perlombaan pilpres, keputusannya untuk tidak merilis dokumen wajib pajaknya telah menuai beragam reaksi.

Setelah kesuksean dalam pemilu paruh waktu, Demokrat memprioritaskan untuk mendapatkan dokumen-dokumen pajak tersebut.

Anggota DPR dari fraksi Demokrat Richard Neal yang diperkirakan akan memimpin Komite Ways and Means DPR mengatakan pada CNN Oktober lalu bahwa dia berencana meminta Trump untuk menyerahkan dokumen tersebut.

Neal mengatakan, jika presiden menolak untuk menyerahkan dokumen pajaknya, maka dia akan menggunakan kode arcane Internal Revenue Service (IRS) untuk secara formal mengajukan permohonan.

IRS sendiri merupakan lembaga yang tercakup dalam Kementerian Keuangan AS dan bertugas menafsirkan serta menerapkan hukum pajak federal. Langkah ini ditaksir akan menimbulkan perang hukum yang panjang.

Kalau perang tersebut terjadi dan dimenangkan oleh Demokrat, dokumen pajak Trump yang ada di tangan mereka dapat digunakan sebagai bukti ikatan bisnis Trump dan campur tangan Rusia pada Pilpres AS 2016.

Agenda lain yang dapat dihentikan Demokrat adalah pembangunan dinding perbatasan AS-Meksiko yang telah menjadi janji Trump sejak masa kampanye kepresidenannya.

Agar pengeluaran belanja negara dapat cair, keputusan penggunaan anggaran harus disepakati dua kamar Kongres yakni DPR dan Senat. Dengan supervisi Demokrat di DPR, upaya-upaya Republikan untuk mengamankan pendanaan pembangunan dinding perbatasan AS-Meksiko dapat ditolak.

Sejak Maret 2018 Kongres sudah mengalokasikan dana sebesar US$1,6 miliar untuk pembangunan dinding perbatasan di sepanjang perbatasan AS di bagian selatan dengan Meksiko. Kemudian pada Agustus 2018, Trump mengatakan dia mengisarkan butuh sekitar US$5 miliar untuk keseluruhan pembiayaan pembangunan.

Lanjutnya, dana awal yang diberi Kongres telah digunakan pemerintah untuk pembangunan tahap pertama tembok tersebut.

Demokrat juga mengecam tindakan Trump yang mundur dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang diteken oleh pemerintahan Barack Obama pada 2015. Meski memiliki mayoritas suara di DPR, Demokrat tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah kebijakan ini selama Republik masih menempati Gedung Putih.

Tak hanya dapat menunda beberapa agenda Trump, kemenangan Demokrat memperbolehkan partai ini untuk mendorong isu-isu prioritas mereka perihal imigrasi dan layanan kesehatan yang dicetuskan semasa pemerintahan Obama.

Pasca-pemilu paruh waktu, Ketua DPR dari fraksi Demokrat Nancy Pelosi mengatakan partainya akan fokus berjuang untuk menjaga program-program kesehatan Medicare dan Medicaid yang menyediakan asuransi kesehatan bagi manula dan masyarakat difabel.

Membongkar dan membubarkan reformasi kesehatan era Obama telah menjadi aspek kunci program legislatif Trump, namun dia bahkan gagal meyakinkan partainya untuk berpikir bahwa menghilangkan Obamacare secara keseluruhan merupakan tindakan yang tepat.

Kendati kehilangan dukungan dari DPR, diperkirakan hal ini tidak akan membawa malapetaka bagi Trump pada sisa masa jabatannya. Beberapa presiden pendahulunya seperti Obama, Bill Clinton, dan Richard Nixon yang kehilangan sokongan dari satu atau bahkan dua kamar Kongres tetap mencalonkan diri kembali.

Hal yang sama pun tampaknya akan Trump lakukan sebab dia sudah mendaftarkan slogan kampanye 'Keep America Great' untuk Pilpres 2020. (The Independent)