Kemlu AS menyetujui penjualan senjata ke Taiwan

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui prospek penjualan tank M1A2T Abrams, rudal Stinger dan peralatan terkait dengan nilai perkiraan US$2,2 miliar ke Taiwan. Demikian diumumkan Pentagon pada Senin (8/7).

Bulan lalu, ketika kemungkinan penjualan ini pertama kali dilaporkan, Kementerian Luar Negeri China telah mengungkapkan kekhawatirannya dan mereka mendesak AS untuk menghentikannya demi menghindari kerusakan hubungan bilateral.

"Penjualan senjata yang diminta oleh Taiwan, termasuk 108 tank M1A2T Abrams dan 250 rudal Stinger, tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di wilayah itu," sebut Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Pentagon (DSCA).

DSCA memberi tahu Kongres pada Senin tentang penjualan senjata ke Taiwan, yang disebutkan juga dapat mencakup senapan mesin, amunisi, kendaraan lapis baja Hercules, alat angkut peralatan berat dan pendukung terkait.

AS adalah pemasok utama senjata ke Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi pemberontak. Beijing tidak pernah melepas opsi untuk militer untuk membawa pulau itu ke bawah kendalinya.

Kantor Kepresidenan Taiwan menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah AS atas pengumuman tersebut.

"Taiwan akan mempercepat investasi pada pertahanan dan terus memperdalam hubungan keamanan dengan AS serta negara-negara dengan gagasan yang sama," kata Chang Tun-han, juru bicara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Tsai Ing-wen pada Maret mengatakan bahwa Washington merespons positif permintaan Taiwan terkait penjualan senjata yang ditujukan demi meningkatkan pertahanannya dalam menghadapi tekanan dari China. AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh Taiwan Relations Act (TAC).

Dalam TAC, terdapat enam komitmen AS, salah satunya adalah menyediakan persenjataan bagi kepentingan pertahanan Taiwan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang telah menyerukan AS agar mematuhi kebijakan One China, di mana AS mengakui dan hanya memiliki hubungan formal dengan China, bukan Taiwan. (Reuters dan BBC)