sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemlu RI: Vanuatu tidak menunjukkan niat baik

Vanuatu menyelundupkan pemimpin ULMWP Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu dengan KTHAM PBB.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 31 Jan 2019 10:06 WIB
Kemlu RI: Vanuatu tidak menunjukkan niat baik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nassir atau yang akrab disapa Tata menyatakan bahwa pada Rabu (30/1), Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB yang berkedudukan di Swiss Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.

Keduanya mendiskusikan langkah Vanuatu yang menyelundupkan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka.

"Komisi Tinggi HAM (KTHAM) menyampaikan mereka terkejut dengan adanya Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu," jelas Tata seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima oleh Alinea.id pada Kamis (31/1).

Menurut keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan kantor KTHAM, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada Jumat (25/1). Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan UPR Vanuatu di Dewan HAM.

"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pertemuan pada niat baik dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan niat baik," imbuhnya.

Menurut Tata, KTHAM cukup terkejut ketika berita mengenai pertemuan tersebut disebarkan oleh Benny Wenda.

Pada Selasa (29/1), RI mengeluarkan kecaman keras atas langkah Vanuatu tersebut.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui Komisi Tinggi HAM (KTHAM) dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," sebut Hasan.

Sponsored

Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet pada Jumat lalu mengakui bahwa gerakan separatis di provinsi Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan.

Benny Wenda ingin agar PBB mengirim misi pencari fakta ke provinsi itu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Dia mengklaim bahwa masyarakat Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul dan satu-satunya untuk didengar adalah lewat petisi.

Berita Lainnya