Kepulauan Marshall pertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan

Pada Rabu (25/9), Kepulauan Marshall mengonfirmasi pihaknya akan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Ini merupakan dukungan bagi Taipei yang belum lama ini kehilangan dua sekutunya di Pasifik setelah mereka memilih berpaling ke China.

Kepulauan Solomon dan Kiribati beralih ke China pada awal September dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang dan tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Negara-negara di Pasifik terletak di perairan strategis yang telah didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak Perang Dunia II. Langkah Beijing untuk memperluas pengaruhnya di kawasan itu telah membuat Washington marah.

Dalam sebuah pernyataan, Kepulauan Marshall mengumumkan telah mengadopsi sebuah resolusi untuk menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada masyarakat dan pemerintah Taiwan.

"Kita semua telah melihat upaya China untuk memperluas teritorinya, ini seharusnya menjadi perhatian besar bagi negara-negara demokrasi," kata Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine.

Kementerian Luar Negeri Taiwan tidak segera menanggapi pernyataan Kepulauan Marshall.

Taiwan telah mengecam China karena memikat sekutu-sekutunya dengan janji akan memberikan dana pinjaman.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan tawaran kerja sama disambut dengan hangat dan telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara kawasan Pasifik.

"Siapa pun yang memahami situasinya dan tidak berprasangka dapat melihat kenyataan itu dengan sangat jelas," katanya dalam pengarahan media harian, ketika ditanya tentang kritik Heine terhadap peran China di Pasifik.

Taiwan kini hanya memiliki hubungan formal dengan 15 negara, sebagian besar merupakan negara-negara kecil dan kurang berkembang di Amerika Tengah dan Pasifik seperti Belize dan Nauru.

Tujuh negara telah mengakhiri hubungan dengan Taiwan sejak Presiden Tsai Ing-wen menjabat pada 2016. Dukungan dari Kepulauan Marshall dinilai akan memberikan kelegaan baginya menjelang pilpres pada Januari 2020.

Pekan lalu, Parlemen Tuvalu memilih perdana menteri baru, membuat perubahan yang menurut para analis dapat memberikan China kesempatan untuk lebih lagi melemahkan peran Taiwan di kawasan Pasifik.

Perdana Menteri Tuvalu yang pro-Taiwan, Enele Sopoaga, gagal mempertahankan kursinya. Parlemen memilih Kausea Natano untuk menggantikannya.

Sumber : Reuters