Ekonomi suram, Kim Jong Un peringatkan pejabatnya yang suka minta hak istimewa

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mendesak para pejabat untuk fokus pada peningkatan kehidupan warga dalam menghadapi situasi ekonomi yang suram, media pemerintah melaporkan pada Senin (11/10).

Menurut laporan, ekonomi Korea Utara telah terpukul oleh sanksi selama bertahun-tahun atas program nuklir dan senjatanya. Adapula hujan lebat serta banjir yang juga memakan korban cukup banyak.

Risiko kelaparan paling rentan di negara itu terjadi setelah adanya isolasi yang dipaksakan sendiri selama pandemi Covid-19. Seorang penyelidik HAM PBB melaporkan bahwa adanya situasi kemanusiaan yang memburuk dan dapat berubah menjadi krisis.

Dalam pidatonya Kim mengatakan bahwa Korea Utara menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan dan mengembangkan ekonomi negara dan mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam pertemuan partai dan pemerintahan baru-baru ini.

"Satu-satunya cara untuk secara dinamis mendorong pekerjaan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun situasinya suram adalah agar seluruh Partai Bersatu. Pejabat seharusnya tidak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa, dan harus selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menyebabkan masalah bagi rakyat," tambahnya.

Pernyataan tersebut diberikan pada saat merayakan ulang tahun ke-76 berdirinya Partai Buruh Korea pada Minggu, Kim berpidato di depan para pejabat.

Pada perayaan tersebut terdapat pertunjukan seni, gala, dan pertunjukan kembang api diadakan di Pyongyang, tetapi tidak ada parade militer besar yang biasanya diadakan.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menuduh pemerintah Kim bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan yang terjadi di negara itu. Amerika Serikat mendukung upaya untuk memberikan bantuan kemanusaian ke Korea Utara.

“Rezim terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar hak asasi mereka, untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistik yang melanggar hukum,” kata juru bicara Ned Price dalam sebuah pengarahan di Washington.(Reuters)