sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kisruh soal imigrasi, PM Belgia mundur

Raja Belgia Philippe belum mengumumkan menerima pengunduran diri Perdana Menteri Charles Michel.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 19 Des 2018 11:23 WIB
Kisruh soal imigrasi, PM Belgia mundur

Pemerintah Belgia yang telah berkuasa selama empat tahun jatuh karena masalah imigrasi. Parlemen negara menolak banding yang diajukan oleh Perdana Menteri Charles Michel yang meminta dukungan bagi pemerintahan minoritasnya.

Akibatnya pada Selasa (18/12), Michel menemui Raja Belgia Philippe dan mengajukan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri. 

Pengunduran diri ini terjadi setelah Partai Sosialis, dengan dukungan dari Partai Hijau, mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintahannya.

Dilansir dari BBC, Raja Philippe belum mengumumkan penerimaan pengunduran diri yang Michel ajukan.

Belgia kini sedang bersiap untuk melaksanakan pemilu awal (snap election) pada Januari 2019. Ketua partai Michel mengatakan bahwa oposisi telah menolak "tawaran adil" pemerintah yang ingin mengamankan keadaan politik.

"Oposisi dari Partai Sosialis dan Partai Hijau menginginkan sebuah piala dan memilikinya," ujar ketua partai liberal Gerakan Reformasi David Clarinval.

Setelah kepergian Aliansi Flemish Baru (N-VA), yang merupakan terbesar dari empat partai koalisi pemerintah, Michel telah mengajukan banding ke parlemen federal. Banding ini bertujuan untuk meminta dukungan bagi pemerintah minoritasnya sampai Belgia mengadakan pemilu pada Mei mendatang. 

Michel mencari "koalisi niat baik" untuk membantunya sampai pemungutan suara pada 26 Mei 2019. Dia memperingatkan bahwa negara itu akan ditinggalkan tanpa kemudi selama berbulan-bulan jika pemerintahannya dijatuhkan.

Sponsored

Tetapi pada hari yang dramatis di parlemen Belgia, Partai Sosialis menolak menyetujui usulan tersebut.

Dalam rapat dengan anggota parlemen, Michel mengatakan, sebagai bentuk tanggapannya dia akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Philippe.

"Seruan saya tidak meyakinkan," kata Michel. "Seruan itu tidak didengar. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dan segera menghadap Raja," lanjutnya.

Michel menolak usulan untuk mengadakan pemilu lebih awal, baginya itu hanya akan menyebabkan "stagnasi sepanjang tahun 2019."

Ketika para anggota parlemen bertepuk tangan, PM Michel mengancingkan rompinya, mengambil kopernya, menjabat tangan sejumlah menteri pemerintah, dan pergi.

Meski belum mengambil keputusan atas pengunduran diri Michel, Raja Philippe memintanya untuk menjadi perdana menteri sementara dengan kekuasaan yang dibatasi.

Dia diminta untuk menjabat selagi parlemen berupaya membangun aliansi baru partai-partai yang dapat mengambil alih kekuasaan.

Pembicaraan dengan sejumlah partai ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari, namun pemilu akan tetap diadakan pada Januari mendatang.

N-VA, sebuah partai nasionalis dengan pandangan keras terkait imigrasi, keluar dari pemerintahan awal bulan ini. Keputusan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan mereka ambil atas langkah Michel yang menandatangani pakta imigrasi PBB yang menyediakan pendekatan secara global mengenai isu migran.

Penandatanganan perjanjian imigrasi PBB ini dilakukan Michel di Marrakesh pada pekan lalu. Sebagian merespons keputusannya dengan menggelar unjuk rasa yang diwarna kekerasan di Brussels. 

Michel sebelumnya telah membela pakta tersebut dengan menyatakan bahwa ini "menyajikan kesempatan kerja sama Eropa dan internasional yang lebih baik."

Pakta yang tidak mengikat secara hukum ini mencari pendekatan internasional untuk imigrasi dengan "menegaskan kembali hak kedaulatan negara untuk menentukan kebijakan imigrasi nasional mereka." Pakta ini menekankan pula kepentigan "mendasar" dari imigrasi legal.

Kendati demikian, para kritikus di Eropa yakin pakta ini akan menyebabkan peningkatan imigrasi di Benua Eropa.

Pakta PBB ini menetapkan 23 destinas imigrasi legal dan mengelola aliran migran global yang terdiri lebih dari 250 juta orang atau 3% dari populasi dunia.

Amerika Serikat menarik diri dari pembicaraan tentang pakta ini pada tahun lalu. Negara-negara termasuk Italia, Hongaria, Austria, Polandia, Bulgaria, Slovakia, dan Australia juga menentangnya.

Pakta ini rencananya akan disahkan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 19 Desember. (The Guardian dan BBC)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid