Kontraterorisme, fokus Indonesia saat jadi Presiden DK PBB 2020

Setelah selesai menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) selama Mei 2019, Indonesia akan kembali mendapat giliran menjadi ketua pada September 2020.

"Rencananya nanti kita akan angkat isu kontraterorisme," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Febrian mengatakan, Indonesia percaya diri mengangkat tema besar kontraterorisme karena telah banyak berkontribusi dalam persoalan tersebut.

Indonesia, lanjutnya, merupakan satu dari sedikit negara yang mampu melakukan pemberantasan terorisme dalam koridor penegakan hukum.

"Dengan metode dan intensitas terorisme yang semakin meningkat, Indonesia memperkuat UU terkait terorisme agar dapat mengatasi masalah itu dengan lebih baik," jelasnya.

Selain menggunakan jalur hukum, Febrian menilai pemerintah juga mengatasi terorisme dari akarnya dengan upaya deradikalisasi.

"Kita jadi contoh banyak negara. Bahkan di Global Counterterrorism Forum (GCTF), Indonesia menjadi ketua dari working group terkait 'Counter Violent Extremism," kata dia. "Artinya ada pengakuan dari dunia bahwa upaya kontraterorisme Indonesia itu patut dicontoh."

Febrian menambahkan, upaya kontraterorisme Indonesia tidak semata-mata bergantung pada hard power, tapi juga menekankan pentingnya soft power.

"Kita sadar pentingnya deradikalisasi dengan menanamkan pendidikan yang baik, memastikan adanya teladan, dan mengimplementasikan hukum yang memastikan keadilan," jelas Febrian.

Atas dasar itu, Febrian menyatakan bahwa tim perwakilan Kemlu RI di DK PBB yakin bahwa kontraterorisme merupakan salah satu keunggulan Indonesia yang dapat ditonjolkan di forum dunia.

"Kontraterorisme menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Kita memiliki modal kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan terkait hal itu," ujarnya.

Dia menuturkan bahwa pada akhir Agustus, Perwakilan Tetap RI di New York akan mulai melakukan persiapan seperti merancang konsep terkait tema kontraterorisme. Persiapan lainnya juga termasuk melakukan pendekatan kepada 14 negara anggota DK PBB lainnya untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai tema tersebut.