Korban sipil meningkat, AS desak Arab Saudi Cs batasi serangan udara di Yaman

Pentagon memperingatkan, pihaknya siap mengurangi dukungan militer dan intelijen kepada Arab Saudi. Pernyataan itu muncul menyusul tingginya warga sipil Yaman yang menjadi korban salah sasaran serangan udara Saudi Cs.

Menteri pertahanan James Mattis dan kepala operasi militer Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah Joseph Leonard Votel telah menyampaikan keprihatinan terkait hal itu. Keduanya mengaku kecewa atas serangan udara Saudi Cs yang didukung AS kebanyakan salah sasaran hingga mengorbankan warga sipil.

Terkait isu tersebut, Pentagon serta Kementerian Luar Negeri AS mendesak Arab Saudi untuk membatasi serangan udaranya.

"Pada titik itu sudah cukup (serangan pada warga sipil Yaman)," ujar seorang pejabat Pentagon.

Para pejabat AS menyatakan telah lama berusaha memberi saran dalam setiap proses dan prosedur guna membatasi jatuhnya korban sipil dalam setiap serangan udara koalisi Arab Saudi yang ditujukan ke pemberontak Houti. Namun, itu tidak berhasil.

Mattis semakin fokus pada situasi Yaman sejak serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi pada 9 Agustus lalu menyasar sebuah bus sekolah di Yaman Utara. Insiden itu menewaskan puluhan anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Pasca-serangan, Mattis mengatakan bahwa dia telah mengirim seorang jenderal AS untuk berbicara dengan Arab Saudi terkait serangan udara itu. 

"Baru-baru ini kita memerintah para pemimpin militer AS agar dapat tetap sadar terhadap situasi itu yang membutuhkan perhatian khusus dan penekanan resmi selama kunjungannya," ujar juru bicara Pentagon Rebecca Rebarich.

"Letnan Jenderal Garrett menyampaikan pesan keprihatinannya mengenai insiden yang melibatkan korban sipil baru-baru ini, dan atas nama pemerintah AS, dia terus mendesak agar setiap penyelidikan berjalan secara teliti dan dapat dipercepat serta memperkuat penekanan pada pengurangan korban sipil dalam kampanye pemberontakan Yaman," tambahnya.

Pesan keprihatinan itu meningkatkan kemungkinan bantuan bisa benar-benar dihentikan. Namun, para pejabat AS juga menunjukkan dilemanya sendiri bahwa jika AS menarik kembali bantuannya maka konsekuensinya mereka akan memiliki sedikit pengaruh atas keberadaan koalisi Arab Saudi di Yaman.

Mantan Presiden Barack Obama sempat melarang penjualan teknologi militer ke Arab Saudi atas alasan hak asasi manusia (HAM). Namun, larangan itu dibatalkan oleh Rex Tillerson yang sempat menjabat sebagai menteri luar negeri AS pada era pemerintahan Trump.

Belum ada konfirmasi langsung dari Presiden AS Donald Trump, apakah dia akan turut menyetujui pengurangan dukungan tersebut ke Arab Saudi atau tidak. AS selama ini menyediakan pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat Arab Saudi dan beberapa dukungan intelijen lainnya meskipun tidak pernah menyatakan memberikan bantuan penargetan secara terbuka.

Selain Pentagon, sejumlah kelompok HAM, beberapa anggota Kongres dan PBB menyatakan keprihatinan serupa atas tindakan Arab Saudi yang dinilai tidak membawa keberhasilan sedikitpun.

Namun, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman justru mengklaim PBB bias terhadapnya.

"Kami (koalisi Arab Saudi) cukup terkejut oleh pernyataan pejabat PBB yang mengambil posisi bias yaitu mengklaim sasaran kami senantiasa salah," ujar juru bicara koalisi Arab Saudi, kolonel Turki Al Maliki kepada Riyadh Monday.

Pekan lalu, PBB mengutuk koalisi Arab Saudi setelah serangkaian serangan udara lain menewaskan 30 orang, termasuk 22 anak-anak di daerah yang dikuasai pemberontak Houti.

"Ini adalah kedua kalinya dalam dua pekan serangan udara koalisi Arab Saudi menyasar puluhan korban sipil, saya menggemakan pernyataan baru-baru ini dari  Sekjen PBB, yang mengutuk serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan yang tidak memihak, independen, dan cepat," ujar kepala urusan kemanusiaan PBB Mark Lowcock.

Sumber : CNN