Korea Selatan mendeklarasikan perang terhadap hoaks

Pada Selasa (2/10), Korea Selatan mengumumkan tindakan keras terhadap hoaks atau berita bohong. Seoul menyebutnya sebagai perusak demokrasi.

Namun, para kritikus konservatif menilai, itu tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan berbicara. 

Berbicara dalam rapat kabinet, Perdana Menteri Lee Nak-yon mengatakan bahwa hoaks telah menyebar begitu luas di Korea Selatan sehingga tidak hanya membatasi privasi warga negara, namun kebijakan keamanan nasional dan luar negeri negara itu, termasuk hubungannya dengan Korea Utara.

Lee tidak memberikan contoh hoaks yang menyebar di Negeri Ginseng tersebut. Namun, sang PM dikabarkan sangat marah pekan lalu setelah mengunjungi Vietnam untuk menghadiri pemakaman Presiden Tran Dai Quang.

Ketika berada di Hanoi, dia mengunjungi rumah panggung Ho Chi Minh. Di buku tamu, dia menulis bahwa dirinya merasa rendah dibanding pemimpin Vietnam yang agung.

Bersama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan berperang melawan pasukan komunis dalam Perang Vietnam. Dan ketika foto tulisan di buku tamu tersebut viral di Korea Selatan, kritikus konservatif menjulukinya seorang 'commie' atau komunis.

Beberapa mengatakan bahwa Lee tidak hanya memberi penghormatan kepada Ho Chi Minh, namun juga kepada pendiri Korea Utara sekaligus kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung. Lee menyebut informasi yang keliru itu 'kejam'.

"Berita bohong adalah musuh publik yang bersembunyi di balik perlindungan kebebasan berbicara," ungkap Lee. "Kita tidak lagi bisa menutup mata untuk itu."

Lee memerintahkan polisi dan jaksa untuk menyelidiki dan menghukum mereka yang "menghasilkan berita palsu dengan niat jahat dan menyebarkannya secara sistematis."

Dia juga mengatakan kepada Komisi Komunikasi Korea, sebuah badan pengatur pemerintah, untuk menindak media online yang berfungsi sebagai "jalan penyebaran berita bohong".

Lee mendorong agen-agen pemerintah untuk melaporkan berita palsu kepada pihak penegak hukum agar diselidiki. Dia juga menyerukan undang-undang baru yang mengatur informasi semacam itu.

Beberapa anggota parlemen di Partai Demokrat telah mengadvokasi isu ini.

Para anggota parlemen oposisi mengecam langkah pemerintah sebagai upaya untuk membungkam kritik, terutama video YouTube yang digunakan oleh para pengkritik konservatif untuk menyerang pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yang sering mereka sebut kaki tangan Korea Utara.

Pendukung pemerintah telah lama mengkritik saluran-saluran itu sebagai sumber utama informasi yang tidak akurat dan tidak adil. (The Straits Times)