Korea Utara: Terserah AS ingin kado Natal apa

Kementerian Luar Negeri Korea Utara memperingatkan bahwa tenggat bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan bermusuhannya semakin dekat. Pyongyang menegaskan terserah pada Washington untuk memutuskan "kado Natal" apa yang mereka ingin dapatkan.

Pernyataan tersebut dirilis pada Selasa (3/12) lewat media pemerintah, KCNA.

"Seruan AS untuk menggelar lebih banyak pembicaraan, tidak lain adalah trik bodoh ... untuk membuat Korea Utara terikat agar berdialog dan (AS) memanfaatkanya untuk situasi politik dan pemilu," kata Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Thae-song.

"Korea Utara telah melakukan yang terbaik dengan ketekunan maksimum untuk tidak mundur dari langkah-langkah penting yang telah diambil atas inisiatifnya sendiri. Yang harus diselesaikan sekarang adalah AS harus memilih dan sepenuhnya terserah AS soal kado Natal apa yang akan dipilih."

Pyongyang menginginkan AS untuk lebih lunak dalam pembicaraan denuklirisasi. Negosiasi saat ini mandek dengan sedikit kemajuan, meski Kim Jong-un dan Donald Trump telah bertatap muka tiga kali.

"Kota baru"

Sementara itu pada hari ini KCNA juga melaporkan bahwa Kim Jong-un meresmikan proyek infrastruktur kota baru di dekat gunung keramat, tempat keluarganya mengklaim asal mereka. KCNA menyebut proyek tersebut lambang peradaban modern.

"Sebuah perayaan besar-besaran yang melibatkan kembang api diadakan di kota dekat Gunung Paektu pada Senin (2/12)," tulis KCNA.

Rodong Sinmun, corong Partai Buruh, memuat sejumlah foto yang memperlihatkan bangunan-bangunan yang tertutup salju dan juga Kim Jong-un yang tersenyum ketika memotong pita pada upacara peresmian.

Kota bernama Samjiyon itu memiliki sejumlah apartemen, hotel, sebuah resor ski dan fasilitas komersial, budaya, dan medis baru. Menurut KCNA, Samjiyon dapat menampung 4.000 keluarga dan memiliki 380 blok bangunan umum dan industri di lahan dengan luas ratusan hektare.

Samjiyon adalah salah satu inisiatif ekonomi terbesar yang telah diluncurkan Kim Jong-un sebagai bagian dari upayanya untuk mencapai ekonomi yang mandiri. Tetapi, pembangunan tertunda terutama karena kekurangan bahan bangunan dan tenaga kerja sebagai imbas dari sanksi yang dikenakan untuk mengekang program nuklir Korea Utara.

Keterlambatan konstruksi mendorong rezim Kim Jong-un untuk memobilisasi brigade pekerja muda, yang menurut para pembelot dan aktivis HAM adalah para budak yang tidak mendapat bayaran, diberi makan tidak layak dan dipaksa bekerja lebih dari 12 jam per hari.

Sumber : Reuters