Korut hadapi krisis ekonomi di tengah pandemi

Korea Utara menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam 73 tahun sejarahnya, di tengah kekurangan makanan dan obat-obatan serta peringatan akan meningkatnya pengangguran dan tunawisma.

Perekonomian Korea Utara telah terpukul oleh lebih dari setahun pembatasan di perbatasan yang diberlakukan setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, ekonomi nasional juga terdampak banjir yang disebabkan bencana alam serta sanksi internasional yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap program rudal nuklir dan balistik rezim.

Bulan lalu, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, meminta anggota partai yang berkuasa melakukan upaya lebih lagi untuk mencegah krisis ekonomi.

Sementara itu, kelompok-kelompok pemantau Korea Utara mengatakan, tidak melihat bukti dari bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Sejumlah pengamat yang memiliki kontak di dalam Korea Utara percaya, kondisi yang memburuk bertepatan dengan tindakan keras rezim yang takut akan terulangnya pergolakan sosial setelah kelaparan.

Kim Jong-un, yang menghadapi ujian domestik terbesar selama sembilan tahun masa kekuasaannya, mengatakan, telah menginstruksikan anggota partai di setiap tingkatan untuk bekerja keras demi membebaskan rakyat dari kesulitan.

Korea Utara menutup perbatasan daratnya dengan China dan Rusia sejak awal 2020 setelah laporan pertama kasus Covid-19 di Wuhan.

Meskipun penutupan dan pembatasan pergerakan orang di dalam negeri dinilai berhasil mencegah penyebaran virus, hal itu juga menghancurkan ekonomi yang bergantung pada impor.

"Perekonomian Korea Utara berada di ambang resesi besar," kata Jiro Ishimaru, yang mengepalai situs web Asia Press yang berbasis di Osaka dan mengoperasikan jaringan jurnalis warga di Korea Utara.

Ishimaru menambahkan, hampir runtuhnya perdagangan dengan China telah menyebabkan hilangnya pekerjaan yang signifikan. Imbasnya, orang-orang terpaksa menjual harta benda bahkan hak tinggal di rumah milik negara untuk membeli makanan.

Data menunjukkan, perdagangan Korea Utara dengan China menyusut sekitar 80% pada 2020 setelah Pyongyang menutup perbatasannya. Penutupan dilakukan karena meyakini kasus Covid-19 yang signifikan akan dengan cepat melumpuhkan infrastruktur kesehatannya yang lemah.

"Banyak orang yang menderita," kata Ishimaru. "Saya telah berbicara dengan kontak yang mengatakan ada lebih banyak orang yang mengemis makanan dan uang di pasar dan peningkatan jumlah tunawisma. Juga ada kebutuhan yang sangat besar akan antibiotik dan obat-obatan lainnya. "

Kim Jong-un, yang berterus terang tentang tantangan yang dihadapi Korea Utara, tampaknya menggunakan tindakan anti-Covid untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan di tengah kekhawatiran krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan kehancuran tatanan sosial.

"Pemimpin Kim Jong-un berjanji kepada rakyat Korea Utara pada 2012, bahwa mereka tidak perlu mengencangkan ikat pinggang mereka lagi," kata ahli Korea Utara dan dosen senior di International College of Management, Leonid Petrov.

Memperoleh gambaran akurat tentang kondisi di dalam Korea Utara telah menjadi lebih sulit karena kepergian sejumlah besar staf diplomatik dan pekerja bantuan selama pandemi.

Korea Utara terus melaporkan belum mengidentifikasi satu pun kasus Covid-19, tetapi pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan meragukan klaim tersebut.

Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, salah satu dari sedikit diplomat yang masih berada di negara itu, pada April mengatakan, kehidupan di Pyongyang sulit tetapi tidak ada tanda-tanda kelaparan yang terulang kembali pada 1990-an. (The Guardian)