Krisis Lebanon: Saad al-Hariri kembali jadi PM?

Nama Saad al-Hariri kembali muncul sebagai kandidat kuat Perdana Menteri Lebanon pada Minggu (8/12) setelah pengusaha Samir Khatib mundur dari pencalonannya. 

Presiden Michel Aoun merespons peristiwa tersebut dengan menunda hingga 16 Desember konsultasi dengan anggota parlemen yang tadinya diharapkan akan berakhir pada penunjukan Khatib sebagai perdana menteri pada Senin.

"Penundaan diminta oleh sebagian besar partai di parlemen," kata Presiden Aoun.

Saat ini, Lebanon dihadapkan pada krisis ekonomi akut.

Hariri sendiri mundur sebagai perdana menteri pada 29 Oktober, didorong oleh protes terhadap seluruh kelas politik yang disalahkan atas korupsi dan mengarahkan negara itu ke dalam krisis ekonomi terburuknya sejak perang saudara 1975-1990.

Di bawah sistem pembagian kekuasaan, perdana menteri harus berlatar seorang suni. Hariri masih terus memerintah dalam kapasitas sementara sampai seorang perdana menteri baru ditunjuk.

Setelah Hariri menyatakan mundur, pembicaraan untuk pembentukan kabinet baru dilanda perpecahan antara Hariri, yang bersekutu dengan negara-negara Barat dan Teluk, dengan Hizbullah yang berlatar belakang syiah dan mendapat dukungan Iran.

Ada pun Khatib dilaporkan gagal mendapat dukungan yang cukup dari kalangan suni untuk mengisi posisi PM.

Ulama suni paling senior di Lebanon Syekh Abdul Latif Derian pada Minggu mengatakan kepada Khatib bahwa dia mendukung Hariri. 

"Saya mengamati ... bahwa hasil pertemuan dan konsultasi serta kontak dengan kalangan suni, tercapai kesepakatan untuk menominasikan Saad al-Hariri," kata Khatib usai bertemu dengan Syekh Abdul Latif Derian.

Khatib kemudian pergi menyambangi Hariri di kediamannya di Beirut, di mana dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon PM Lebanon. Sementara itu, belum ada pernyataan apa pun dari Hariri.

Beberapa hari terakhir, dalam kapasitasnya sebagai PM sementara, Hariri mengimbau negara-negara sahabat untuk membantu Lebanon mengamankan jalur kredit bagi sejumlah impor penting. Hariri menekankan bahwa dirinya akan kembali menjabat sebagai PM hanya jika menteri kabinetnya diisi oleh kalangan profesional yang dapat menghadapi krisis dan menarik bantuan asing.

Tuntutan Hariri tersebut ditolak keras oleh sejumlah kelompok, termasuk Hizbullah dan kalangan Kristen Maronit. Keduanya menekankan bahwa anggota kabinet harus melibatkan politikus.