logo alinea.id logo alinea.id

Krisis pendanaan, PBB kurangi bantuan pangan bagi Palestina

Darurat dana WFP terjadi setelah Donald Trump memangkas bantuan untuk Palestina sebesar US$500 juta, yang disalurkan melalui PBB.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 16 Jan 2019 11:06 WIB
Krisis pendanaan, PBB kurangi bantuan pangan bagi Palestina

Program Pangan Dunia (WFP) PBB menangguhkan dan mengurangi bantuan pangan untuk beberapa penduduk Palestina yang berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Menurut Direktur WFP wilayah Palestina Stephen Kearney Minggu (13/1), langkah tersebut diambil karena WFP kekurangan dana.

Darurat dana WFP terjadi setelah Donald Trump memangkas bantuan untuk Palestina yang disalurkan melalui PBB sebesar US$500 juta.

Kearney menguraikan, sekitar 27.000 warga Pelestina di Tepi Barat tidak lagi menerima bantuan sejak 1 Januari.

Sementara di Jalur Gaza, 110.000 warga hanya menerima 80% bantuan dari jumlah biasanya. Padahal pada 2018, WFP menyalurkan bantuan kepada 250.000 warga Gaza dan 110.000 di Tepi Barat.

Dalam upaya menutupi kekurangan dana, WFP meluncurkan penggalangan dana pada 19 Desember 2018 dan menerima kontribusi tambahan dari Uni Eropa dan Swiss. Namun, jumlah yang didapat tetap belum cukup.

Kearney menyebut, WFP membutuhkan setidaknya US$57 juta dan kini mereka telah mencari kontribusi dana dari donor baru. 

WFP khawatir bahwa pemotongan dana akan memengaruhi ekonomi setempat. Pasalnya, warga Gaza dan Tepi Barat menggunakan kartu dari WFP untuk membeli kbutuhan pangan di toko-toko lokal.

Sponsored

Maha al-Najawah, warga Desa Yatta di dekat Hebron, selatan Tepi Barat, mengatakan bahwa dia terpaksa mengurangi belanja kebutuhannya.

"Sejak Desember, mereka tidak memperpanjang masa berlaku kartu saya," tutur ibu berusia 52 tahun itu, merujuk pada kartu yang dia gunakan untuk membeli kebutuhan pangan bagi 12 anggota keluarganya.

Sekitar 80% dari dua juta penduduk Jalur Gaza mengandalkan bantuan internasional untuk memperoleh kebutuhan. Jalur Gaza telah menjadi wilayah blokade Israel dan Mesir sejak 2008. (Aljazeera)