logo alinea.id logo alinea.id

Krisis Sudan: Militer dan oposisi sepakat lanjutkan perundingan

Krisis Sudan dimulai usai dilengserkannya Omar al-Bashir dari kursi kepresidenan lewat kudeta tidak berdarah pada April 2019.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 12 Jun 2019 10:08 WIB
Krisis Sudan: Militer dan oposisi sepakat lanjutkan perundingan

Para pemimpin militer dan oposisi Sudan sepakat kembali memulai perundingan untuk membentuk Dewan Transisi. Hal itu disampaikan oleh utusan asal Ethiopia, Mahmoud Dirir, pada Selasa (11/6).

Dirir yang bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak mengatakan bahwa pembicaraan untuk memulihkan pemerintahan sipil Sudan akan segera dimulai.

Meredanya ketegangan di Sudan juga ditandai dengan kelompok oposisi, Aliansi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF), yang sepakat untuk menunda aksi pembangkangan dan pemogokan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA) mendukung langkah itu dan mendesak orang untuk mulai bekerja pada Rabu (12/6). Sebelumnya, oposisi memulai aksi mogok akibat kebuntuan dengan militer. Aksi tersebut membuat banyak aktivitas di Khartoum terhenti.

Dirir menyampaikan bahwa militer setuju untuk membebaskan tahanan politik sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan dengan pihak oposisi.

Militer telah memegang kendali di negara itu sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan dalam kudeta tidak berdarah pada April 2019. 

Setelah itu, militer mengatakan akan memegang kendali selama dua tahun, namun para pengunjuk rasa tidak berhenti melakukan demonstrasi sampai semua tuntutan mereka dipenuhi. Mereka menuntut agar Sudan kembali dipimpin oleh pemerintah sipil.

Perundingan antara kedua pihak terhenti setelah puluhan pemrotes dibunuh dalam bentrokan pada 3 Juni. Sejak itu, oposisi menyerukan pemogokan.

Sponsored

Para dokter di Sudan mengklaim bahwa 118 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, sementara para petinggi militer mengaku jumlah korban jiwa hanya mencapai 61 orang.

Kesepakatan yang bisa dicapai

Para pemimpin militer belum secara resmi mengonfirmasi akan melanjutkan perundingan dengan oposisi. Namun, seorang anggota Dewan Militer Transisi (TMC), Salah Abdelkhalek, mengatakan bahwa mereka mungkin akan setuju untuk berbagi kekuasaan yang setara dengan oposisi.

Dia menegaskan, TMC bersikeras kepala Dewan Transisi harus berasal dari militer. 

Salah mengaku bahwa sejumlah perwira militer bertanggung jawab atas aksi kekerasan dan pembunuhan para pengunjuk rasa pada 3 Juni. Dia memastikan ratusan tentara yang ikut serta telah ditangkap.

Selain itu, Salah mendukung adanya penyelidikan internasional terhadap kekerasan yang terjadi. 

Sebelumnya, pada Selasa, Utusan Amerika Serikat untuk Urusan Afrika Tibor Nagy mengumumkan akan bertolak ke Sudan untuk mendesak kedua pihak melanjutkan perundingan.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa militer dan oposisi sepakat kembali berdiskusi akibat upaya Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed untuk memecahkan kebuntuan pascakerusuhan.

Beberapa sumber mengatakan bahwa PM Ahmed telah mengusulkan agar Dewan Transisi beranggotakan 15 orang, delapan di antaranya merupakan perwakilan warga sipil dan tujuh lainnya berasal dari pihak militer.

Sumber : BBC