Lagi-lagi ditolak, Parlemen desak PM May rombak kesepakatan Brexit

Pada Selasa (29/1), pemungutan suara Parlemen Inggris memutuskan agar Perdana Menteri Inggris Theresa May menegosiasikan kembali kesepakatan Brexit miliknya dengan Uni Eropa.

May diminta untuk kembali ke markas besar Uni Eropa di Brussels dan memenangkan konsesi terkait Perjanjian Penarikan atau Withdrawal Agreement untuk Brexit. 

Namun, sejak awal Uni Eropa telah menyatakan bahwa tidak akan ada negosiasi ulang.

Anggota Parlemen secara khusus mendesak May untuk merombak kembali poin backstop Irlandia, bagian dari perjanjian yang ditawarkannya. 

Pada dasarnya, backstop merupakan posisi untuk tetap membuka perbatasan antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris, dengan Republik Irlandia, bagian dari Uni Eropa, setelah proses Brexit berlangsung.

Anggota parlemen pro-Brexit dari Partai Konservatif menilai bahwa backstop dapat terus mengikat Inggris dengan Uni Eropa untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Meski demikian, hingga kini belum ditentukan resolusi alternatif apa yang diinginkan oleh Parlemen Inggris.

Pemerintahan May sendiri mendukung amendemen terkait perombakan kesepakatan Brexit, terutama untuk backstop. Pada dasarnya, pemerintah mengakui bahwa rencana Brexit milik May penuh dengan kecacatan. Itu mengingkari pernyataan May sebelumnya yang menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesepakatan Brexit yang mungkin dijadikan kenyataan.

"(Pemerintah) akan mengambil mandat ini dan mencari ... perubahan yang mengikat secara hukum," tutur May kepada anggota Parlemen setelah pemungutan suara berakhir. 

May mengakui bahwa Uni Eropa sepertinya tidak tertarik untuk melakukan perubahan dan negosiasi ulang tidak akan mudah.

"Backstop itu adalah bagian dari Withdrawal Agreement, dan Withdrawal Agreement tidak terbuka untuk negosiasi ulang," tulis juru bicara dari Presiden Dewan Eropa Donald Tusk pada Selasa.

Misi May ke Brussels dinilai sudah gagal sebelum dimulai. Jika, dia tidak berhasil membuat Uni Eropa mengubah keputusan mereka, maka mungkin dia akhirnya dapat meyakinkan oposisi bahwa menyetujui draf perjanjian awal merupakan satu-satunya pilihan untuk menghindari Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit.

Skenario no-deal Brexit akan berdampak buruk bagi Uni Eropa dan kemungkinan akan menjadi kekacauan yang mengerikan bagi London.

Mayoritas anggota Parlemen ingin menghindari hal itu. Pada Selasa, Parlemen mengesahkan amendemen yang menolak Brexit tanpa kesepakatan. Akan tetapi, amendemen itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat mencegah terjadinya no-deal Brexit.

Amendemen tersebut lebih menyerupai surat dengan kata-kata yang keras untuk PM May, memberitahunya bahwa Inggris tidak seharusnya bercerai dari Uni Eropa dengan skenario no-deal.

"Saya setuju kita tidak boleh berpisah tanpa kesepakatan. Namun, menentang no-deal Brexit tidak akan cukup untuk menghentikannya," tutur May kepada Parlemen.

Nasib Brexit ke depan

Pemungutan suara kemarin dirancang untuk memberikan lebih banyak suara kepada anggota parlemen tentang proses Brexit. Hal itu merupakan upaya legislatif untuk kembali mendapat sedikit kontrol dari eksekutif.

PM May menegosiasikan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa tahun lalu. Lantas, pemungutan suara digelar pada 15 Januari. Hasilnya, pemerintah kalah.

May kembali pada 21 Januari untuk menawarkan 'plan B', namun dia disebut tidak mengajukan perubahan dramatis.

Sebagai bagian dari proses 'plan B', Parlemen diizinkan untuk mengajukan amendemen. 

Sebagian besar dari amendemen itu, termasuk dua yang disetujui pada Selasa, tidak dapat memaksa pemerintah untuk melakukan apa pun. Amendemen milik Parlemen lebih mencoba untuk membujuk May agar mengubah posisinya.

Amendemen lain yang diajukan dapat menetapkan aturan baru tentang apa yang bisa dilakukan Parlemen antara sekarang hingga 29 Maret 2019, tenggat Brexit, yang akan memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kontrol.

Jenis amendemen itu akan memberi kesempatan bagi Parlemen untuk membuat UU yang dapat memperpanjang batas waktu Brexit jika May tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang disetujui hingga akhir Februari. Namun, amendemen tersebut gagal untuk lolos dalam pemungutan suara Parlemen.

Bahkan jika May entah bagaimana berhasil menghasilkan perundingan alternatif, tidak ada jaminan itu akan cukup untuk memenangkan dukungan dalam pemungutan suara Parlemen selanjutnya. Draf perjanjian Brexit awal milik May ditolak 230 suara, menjadikannya kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah Inggris modern.

Inggris, kini kembali ke garis awal. Tidak ada rencana, sementara tenggat Brexit semakin mendekat.

Peringatan dari sektor bisnis

McDonald's, KFC, dan Pret a Manger telah bergabung dengan supermarket Inggris untuk memperingatkan bahwa 'menabrak' Uni Eropa akan mengakibatkan gangguan signifikan pada rantai pasokan mereka.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke anggota parlemen Inggris pada Senin (28/1), perusahaan-perusahaan itu mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan "pilihan, kualitas, dan daya tahan" makanan jika Inggris meninggalkan UE tanpa perjanjian yang melindungi perdagangan dengan Eropa.

"Meskipun kami telah bekerja erat dengan para pemasok kami terkait rencana darurat, tidak mungkin untuk mengurangi semua risiko pada rantai pasokan kami," catat mereka.

Selain pembuat makanan cepat saji, surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari sebagian besar jaringan supermarket terbesar di negara itu dan British Retail Consortium.

Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa dalam 60 hari ke depan. Dan lini bisnis diwarnai kekhawatiran tentang Brexit yang tidak tertib.

Pemasok makanan memperingatkan bahwa menabrak Uni Eropa akan sangat meningkatkan biaya impor dan menekan harga pangan. Mereka mengatakan bahwa tarif baru akan memiliki dampak buruk bagi petani Inggris.

Perusahaan mengatakan mereka menimbun barang di mana saja yang memungkinkan, tetapi semua penyimpanan beku dan dingin sudah digunakan dan ada sangat sedikit ruang penyimpanan umum yang tersedia.

Merespons kekhawatiran tersebut, juru bicara perdana menteri mengatakan, Inggris memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi yang dibangun di atas beragam sumber termasuk produksi dalam negeri yang kuat dan impor.

Perusahaan-perusahaan di seluruh Inggris berteriak meminta kejelasan tentang Brexit.

Pekan lalu, Airbus mengatakan bahwa dia akan dipaksa untuk mengalihkan investasi masa depan jika Inggris tersingkir dari Uni Eropa. Ford, mengatakan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menelan biaya US$800 juta pada 2019.

Sony mengatakan akan memindahkan basis hukumnya di Eropa dari London ke Amsterdam karena ketidakpastian Brexit. Perusahaan jasa keuangan telah memindahkan US$1 triliun aset mereka ke luar negeri. (Vox dan CNN)