Lam kecam intervensi asing atas gejolak politik Hong Kong

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Selasa (10/9) menekankan bahwa peningkatan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah sosial di kota itu. Lam juga menyatakan dia sangat menyesalkan campur tangan oleh parlemen asing dalam gejolak politik Hong Kong.

Lam berbicara setelah kekerasan kembali pecah pada akhir pekan, dengan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa.

"Sangat tidak pantas bagi parlemen asing untuk ikut campur dalam urusan internal HKSAR dengan cara apapun, dan kami tidak akan membiarkan (AS) menjadi pemangku kepentingan dalam masalah-masalah HKSAR," tutur Lam, merujuk pada status kota itu sebagai wilayah administrasi khusus China.

Selama aksi protes pada Minggu di Konsulat AS, ribuan demonstran telah meminta bantuan agar Negeri Paman Sam membawa demokrasi ke Hong Kong. 

Para pengunjuk rasa menginginkan Kongres AS untuk meloloskan UU yang akan mewajibkan Washington membuat penilaian tahunan apakah Hong Kong cukup otonom dari daratan China untuk mempertahankan perdagangan khusus dan manfaat ekonomi dari AS.

Sejak beberapa saat lalu pejabat China telah menuduh pasukan asing berusaha melukai Beijing dengan menciptakan kekacauan di Hong Kong. Tiongkok memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur dalam apa yang mereka sebut sebagai urusan dalam negeri.

Setelah kerusuhan yang berlangsung kurang lebih sejak tiga bulan lalu, pekan lalu Lam mencabut RUU ekstradisi yang telah menjadi pemicu protes. Tetapi kebijakan Lam gagal meredam unjuk rasa, yang terlanjur meluas dengan sejumlah tuntutan lain.

"Eskalasi dan kekerasan lanjutan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang," tutur Lam. "Itu hanya akan memperdalam konflik, kontradiksi, perpecahan dan bahkan kebencian di masyarakat."

Demonstrasi, yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berhenti, telah mendorong para taipan Hong Kong bersuara. Salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia, Li Ka-shing, mendesak para pemimpin Hong Kong untuk menawarkan kalangan muda rekonsiliasi, menyebut mereka sebagai "tuan masa depan kita".

Hong Kong dikembalikan oleh Inggris ke China pada 1997 di bawah formula "Satu Negara, Dua Sistem" yang menjamin kebebasan yang tidak dinikmati di daratan. Banyak warga Hong Kong khawatir Beijing mengikis kebebasan di kota yang juga salah satu pusat keuangan dunia itu.

Tiongkok sendiri membantah tuduhan mencampuri urusan internal Hong Kong.

Lam mengatakan bahwa kebijakan pemerintahannya, termasuk penarikan sepenuhnya RUU ekstradisi, tidak akan secara langsung menghentikan protes dan kekerasan.

Dia menambahkan, "Ini benar-benar untuk mengekspresikan ketulusan saya untuk memulai dialog dengan berbagai kalangan."

Pekan lalu, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menyatakan bahwa isu Hong Kong akan menjadi prioritas utama setelah masa reses.

"Sangat penting bagi kami untuk merespons kebijakan Partai Komunis China terhadap rakyat Hong Kong di saat mereka menggunakan haknya atas kebebasan berekspresi dan dasar demokrasi lainnya," tutur Schumer. "Kita harus mengambil tindakan untuk menunjukkan kepada Presiden Xi Jinping bahwa Senat AS bahu membahu dengan rakyat Hong Kong."

Sumber : Reuters