sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Langgar lockdown, penasihat PM Inggris tolak minta maaf

Masyarakat Inggris mengharapkan permintaan maaf dari Cummings yang melanggar lockdown.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 26 Mei 2020 19:48 WIB
Langgar lockdown, penasihat PM Inggris tolak minta maaf
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Penasihat utama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Dominic Cummings, menolak untuk mengundurkan diri atau meminta maaf kepada publik, karena telah melanggar kebijakan lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan untuk mengekang penyebaran Covid-19.

Dalam sebuah konferensi pers, Cummings berusaha menjelaskan mengapa dia berkendara sejauh 264 mil dari London ke rumah orang tuanya di Durham.

Cummings mengklaim pergi ke Durham karena butuh bantuan keponakannya, untuk menjaga anaknya. Dia bersikeras, dia dan keluarganya mempraktikkan social distancing dengan berdiri berjauhan saat berada di dalam ruangan.

Di bawah kebijakan lockdown, pemerintah Inggris melarang perjalanan nonesensial, dengan pengecualian untuk membeli makanan, berolahraga, atau membeli obat-obatan.

Cummings menolak untuk meminta maaf dan bersikeras tidak akan berhenti dari jabatannya.

"Saya tidak menyesali apa yang saya lakukan. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyetujuinya," ujar dia.

Usai konferensi pers tersebut, PM Johnson menyatakan dukungan penuh bagi Cummings. Johnson menuturkan, Cummings telah menjelaskan maksud perjalanannya dan tidak melakukan kesalahan.

Pada Senin (25/5), setidaknya 20 anggota parlemen dari Partai Konservatif mendesak agar dia mengundurkan diri karena tidak mematuhi peraturan pemerintah.

Sponsored

Para pemimpin oposisi dari Partai Buruh diperkirakan bertemu pada Selasa (26/5) untuk meminta pertanggungjawaban PM Johnson dan Cummings. Menurut Partai Buruh, pernyataan Cummings tidak memuaskan.

"Masyarakat Inggris mengharapkan permintaan maaf dari Cummings yang melanggar lockdown. Namun, mereka tidak mendapatkannya," tutur pernyataan Partai Buruh. "Pemerintah seolah mengatakan bahwa penasihat PM Johnson mendapat perlakuan istimewa." (The Guardian)
 

Berita Lainnya