Laporan PBB: Korea Utara tetap lanjutkan program nuklir

Diplomat DK PBB, yang mengutip laporan rahasia PBB mengungkapkan, Korea Utara sedang memindahkan senjata nuklir dan rudal balistiknya untuk menyembunyikannya dari kemungkinan serangan militer Amerika Serikat.

Dalam laporan dua tahunan itu disebutkan pula bahwa program nuklir dan rudal Korea Utara tetap utuh dan Pyongyang tidak menunjukkan perubahan perilaku.

Laporan rahasia itu mengemuka saat Presiden Donald Trump mengonfirmasi KTT kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan berlangsung pada 27-28 Februari di Vietnam.

Pekan lalu, Trump memuji Korea Utara atas kemajuan luar biasa dalam negosiasi mereka. Meski begitu, sumber diplomat PBB mengatakan bahwa laporan itu menunjukkan Pyongyang tetap berupaya menjaga agar program nuklir dan rudalnya siap diluncurkan.

Diplomat PBB itu mengatakan, laporan tersebut menemukan bukti kecenderungan yang konsisten di pihak Korea Utara untuk menyebar lokasi perakitan, penyimpanan, dan pengujian nuklir serta rudal mereka.

Panel ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah adanya beberapa resolusi DK PBB yang bertujuan untuk menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal.

Menurut sumber yang sama, laporan itu disampaikan kepada komite sanksi DK PBB pada Jumat (1/2).

Sanksi yang gagal

Ringkasan laporan itu mencantumkan bahwa sanksi internasional tidak bekerja efektif untuk menghalangi pengembangan nuklir Korea Utara.

Selain itu dijelaskan bahwa Korea Utara, yang menyerukan sejumlah sanksi dicabut, terus menentang resolusi DK PBB melalui peningkatan besar-besaran dalam pengiriman produk minyak bumi dan batu bara ilegal.

Sebelumnya, laporan PBB juga pernah menuduh Korea Utara melakukan pelanggaran tersebut.

"Bank-bank global dan perusahaan-perusahaan asuransi tanpa disadari terus memfasilitasi pembayaran dan menyediakan perlindungan bagi kapal-kapal dalam pengiriman ilegal produk-produk minyak bumi," jelas laporan itu.

Diplomat itu merujuk sejumlah bank AS dan Singapura yang terlibat dalam memfasilitasi pembayaran bahan bakar Korea Utara. Selain itu, ada pula perusahaan asuransi terkemuka Inggris yang memberikan perlidungan dan jaminan ganti rugi kepada salah satu kapal yang terlibat transaksi ilegal tersebut.

Dia mengungkapkan, laporan PBB menemukan satu transaksi transfer minyak bumi yang bernilai lebih dari US$5,7 juta.

Laporan PBB juga menuduh Korea Utara melanggar embargo senjata PBB dan memasok senjata kecil, senjata ringan, serta peralatan militer lainnya ke Libya, Sudan, dan pemberontak Houthi di Yaman, melalui perantara asing.

KTT pertama Trump dan Kim Jong-un

Untuk pertama kalinya, Trump dan Kim Jong-un bertatap muka di Singapura pada 2018.

Dalam pertemuan itu, Kim Jong-un setuju untuk bekerja menuju denuklarisasi total Semenanjung Korea.

Trump kemudian menyatakan bahwa KTT tersebut telah menghilangkan segala ancaman nuklir Korea Utara, meskipun pertemuan itu tidak menghasilkan bukti  bahwa rezim Kim Jong-un akan menghentikan program nuklirnya.

Bahkan pada Januari 2019, Tinjauan Pertahanan Rudal Pentagon menyatakan bahwa Korea Utara tetap menjadi ancaman besar bagi AS.

Sumber : CNN