Larang partisipasi Israel, Malaysia batal jadi tuan rumah kejuaraan renang

Komite Paralympic Internasional (IPC) pada Minggu (27/1) mencoret Malaysia sebagai tuan rumah World Para Swimming Championship 2019 setelah negara itu menolak mengizinkan partisipasi atlet Israel.

Kejuaraan yang merupakan syarat kualifikasi untuk Tokyo Paralympics 2020 tersebut semula dijadwalkan berlangsung di Kuching dari 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.

IPC mengatakan akan mencari tempat baru untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin harus melakukan penyesuaian sehubungan dengan keadaan.

"Semua World Championship harus terbuka untuk semua atlet dan negara yang memenuhi syarat untuk bersaing secara aman dan bebas dari diskriminasi," jelas Presiden IPC Andrew Parsons dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dewan pengurus IPC di London.

"Ketika sebuah negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah baru."

IPC meminta semua negara yang berpotensi menjadi tuan rumah pengganti untuk menyatakan minat mereka sebelum 11 Februari 2019.

"Paralympic telah dan akan selalu termotivasi oleh keinginan untuk mendorong inklusi, bukan mengucilkan," lanjut Parsons dalam pernyataan IPC. "Terlepas dari negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan negara lain."

Parsons menyatakan IPC telah mendapatkan jaminan dari Malaysia pada 2017 bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diperbolehkan untuk berpartisipasi.

"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," ungkap Parsons. "Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan untuk bertanding di Malaysia." 

Malaysia, negara mayoritas muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel ikut serta dalam setiap acara dan turnamen apa pun di Malaysia.

Israel mengecam larangan itu sebagai tindakan memalukan dan menilai keputusan itu diambil berdasarkan sikap antisemitisme Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Pemerintah Israel pun mengapresiasi keputusan yang diambil IPC.

"Ini adalah kemenangan atas kebencian, kefanatikan, serta pernyataan kuat yang mendukung kebebasan dan kesetaraan," tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nashon di Twitter.

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq membela keputusan pemerintahannya untuk melarang partisipasi atlet Israel.

"Jika menjadi tuan rumah acara olahraga internasional lebih penting daripada membela saudara-saudari Palestina kita yang terbunuh, terluka, dan tersiksa oleh rezim Netanyahu, itu berarti Malaysia telah benar-benar kehilangan pedoman moralnya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Malaysia berdiri teguh dengan keputusan kami atas dasar kemanusiaan dan belas kasihan atas penderitaan Palestina. Kami tidak akan berkompromi," tambah Syed Saddiq.

PM Mahathir selama beberapa dekade dituduh sebagai penganut antisemitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi. Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Oktober 2018, dia menggambarkan orang Yahudi sebagai orang berhidung bengkok dan menyalahkan mereka atas konflik di Timur Tengah.

Sumber : Reuters