Pembatasan pergerakan di Malaysia, lebih dari 30.000 WNI pulang

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan bahwa sebanyak 34.696 WNI telah pulang ke Tanah Air akibat Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) atau pembatasan pergerakan nasional yang diterapkan pemerintah Malaysia sejak 18 Maret. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut coronavirus jenis baru.

"Sejak tanggal 18-31 Maret, tercatat 34.696 WNI yang pulang dari Malaysia ke Indonesia," jelas Judha dalam konferensi pers virtual pada Rabu (1/4).

Dia menambahkan, mayoritas WNI yang pulang adalah pemegang fasilitas bebas visa 30 hari, bukan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menetap di negara tersebut.

Otoritas Malaysia berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan konsulat jenderal RI di sejumlah wilayah untuk memberikan kelonggaran pergerakan bagi WNI yang ingin pulang di tengah kondisi MCO. Judha menjelaskan bahwa WNI pulang ke Indonesia secara mandiri.

Malaysia telah memperpanjang MCO hingga 14 April. Judha menuturkan, kebijakan tersebut berdampak bagi WNI yang mayoritas merupakan PMI.

"Berdasarkan pengamatan perwakilan Indonesia di Malaysia, dampak MCO paling besar dirasakan oleh WNI yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Sementara mayoritas PMI yang memiliki majikan masih dalam kondisi yang relatif baik," lanjut dia.

Merespons kondisi tersebut, KBRI Kuala Lumpur dan sejumlah perwakilan Indonesia lainnya telah memberikan bantuan logistik kepada kelompok PMI yang dinilai paling rentan atau terpukul parah akibat MCO.

"Hingga hari ini, perwakilan Indonesia di Malaysia telah menyalurkan sebanyak 3.143 paket bantuan logistik. Selain itu, mereka sudah menyiapkan sekitar 3.000 paket tambahan," kata Judha.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah menyampaikan bahwa pada siang hari ini, Kemlu RI telah melakukan rapat virtual dengan perwakilan Indonesia di Malaysia. Mereka mengevaluasi efektivitas pemberian bantuan logistik kepada para WNI.

"Di tengah kondisi pembatasan pergerakan di Malaysia, tidak mudah melakukan distribusi logistik. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang erat dengan otoritas setempat agar penyaluran bantuan berjalan dengan baik," jelas Faizasyah.