Mantan hakim Agung Venezuela membelot ke AS

Mantan Hakim Agung Venezuela Christia Zerpa melarikan diri ke Amerika Serikat untuk memprotes masa jabatan kedua Presiden Nicolás Maduro.

"Pemilihan tahun lalu tidak bebas dan kompetitif," demikian pernyataan eks loyalis Maduro itu kepada sebuah stasiun radio Florida.

Dia bukan satu-satunya yang memboikot pemilu, kalangan oposisi juga menyebut pemilu 2018 penuh kepalsuan.

Zerpa menuding Presiden Maduro telah secara sistematis memanipulasi urusan Mahkamah Agung.

Merespons langkah Zerpa, pengadilan Venezuela mengatakan bahwa pria itu melarikan karena terlibat tuduhan pelecehan seksual.

Zerpa telah menjadi sekutu penting bagi Maduro di ranah pengadilan. 

Pada 2016, Zerpa menulis opini terkait hukum yang membenarkan keputusan presiden untuk melucuti kekuasaan kongres. Partai Sosialis Maduro kehilangan kendali atas legislatif menyusul kemenangan oposisi dalam pemungutan suara pada awal 2016.

Dalam sebuah wawancara dengan EVTV pada Minggu (6/1), Zerpa menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelengkap eksekutif. Menurutnya, presiden akan memberi pengarahan kepada para hakim bagaimana menangani kasus tertentu.

Zerpa menjelaskan, sebelumnya dia tidak secara terbuka mengkritik hasil pemilu 2018 demi memastikan bahwa dia dan keluarganya dapat dengan aman melarikan diri ke Amerika Serikat.

Maduro akan secara resmi dilantik untuk masa jabatan kedua pada 10 Januari 2019.

Sejauh ini, 14 negara telah menarik duta besarnya dari Caracas sebagai protes atas hasil pemungutan suara pada Mei 2018, dan AS pun sudah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Venezuela.

Bahkan sebelum pemilu berlangsung, AS, Kanada, Uni Eropa, dan sejumlah negara Latin lainnya menekankan tidak akan mengakui hasil pemungutan suara.

Jutaan orang telah meninggalkan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir di tengah meroketnya inflasi dan kurangnya makanan.

Venezuela tengah didera krisis ekonomi parah meskipun negara itu kaya minyak. Keuntungan minyak Venezuela merupakan 95% dari pemasukan ekspor, itu berarti ketika harga tinggi akan banyak uang yang mengalir ke kas negara.

Ketika Hugo Chavez berkuasa pada periode 1999-2013, dia menggunakan pemasukan dari minyak untuk membiayai sejumlah program sosial yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Rumah-rumah didirikan lewat program Misión Vivienda (Misi Perumahan).

Namun, ketika harga minyak anjlok pada 2014, seketika pemerintahan dihadapkan pada situasi berbeda. 

Meski demikian, itu bukan satu-satunya alasan di balik krisis ekonomi Venezuela yang belum menunjukkan titik terang. 

Kebijakan lain Chavez dinilai turut berperan dalam menciptakan keterpurukan. Untuk membuat kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat miskin, pemerintah menetapkan harga barang dan jasa, mematok dana yang rakyat keluarkan untuk mendapatkan barang-barang seperti tepung, minyak goreng, dan keperluan mandi.

Tetapi itu berarti banyak perusahaan tidak lagi meraup keuntungan saat memproduksi barang-barang ini, mengakibatkan mereka bangkrut. Hal tersebut diperburuk pula oleh kelangkaan mata uang asing untuk mengimpor bahan kebutuhan pokok.

Pemerintahan Chavez pada tahun 2003 memutuskan untuk mengendalikan pasar mata uang asing. Sejak saat itu, warga Venezuala yang bermaksud menukar bolivar dengan dollar harus mendaftar ke badan mata uang yang dijalankan pemerintah. Hanya pihak-pihak yang dianggap memiliki alasan kuat untuk membeli dollar, misalnya untuk mengimpor barang, diizinkan untuk menukar bolivar mereka berdasarkan nilai tukar tetap yang ditentukan pemerintah.

Menyusul banyaknya warga Venezuela yang tidak dapat membeli dollar dengan bebas, pasar gelap berkembang dan inflasi meningkat.

Harga minyak dunia yang telah bangkit, seharusnya menyuntikkan dana yang sangat diperlukan pemerintah. Namun, kurang penanaman modal prasarana umum memicu berkurangnya produksi minyak.

Di lain sisi, eksodus massal warga Venezuela menimbulkan kelangkaan individu berkualitas.

Pemerintahan Maduro juga dihadapkan pada tudingan korup dan tidak bersahabat terhadap bisnis swasta hingga menjauhkan calon penanam modal asing.

Sumber : BBC