logo alinea.id logo alinea.id

Masuk daftar negara rawan penculikan versi AS, Malaysia protes

Oleh AS, Malaysia dimasukkan dalam daftar "K", yaitu negara-negara yang rawan penculikan atau penyanderaan.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Senin, 15 Apr 2019 16:19 WIB
Masuk daftar negara rawan penculikan versi AS, Malaysia protes

Kementerian Luar Negeri Malaysia meminta Amerika Serikat untuk menghapus negaranya dari daftar "K".

Daftar "K" merujuk pada negara-negara yang rawan penculikan atau penyanderaan.

"Kementerian Luar Negeri sangat memprotes keputusan pemerintah AS untuk memasukkan Malaysia dalam daftar 'K' yang baru dirilis," sebut Kementerian Luar Negeri Malaysia lewat sebuah pernyataan.

Dimasukkan Malaysia dalam daftar "K" diketahui lewat imbauan perjalanan yang diumumkan pada Selasa (9/4). Para pelancong diminta lebih berhati-hati di negara bagian Sabah karena disebut rawan penculikan. 

"Ada ancaman penculikan demi tebusan dari kelompok teroris dan kriminal," kata imbauan itu. "Kelompok-kelompok ini mungkin menyerang secara tiba-tiba, menargetkan resor-resor tepi pantai, resor di pulau, dan kapal yang mengangkut wisatawan ke resor."

Malaysia mengatakan akan memanggil duta besar AS untuk memberikan klarifikasi terkait imbauan perjalanan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menambahkan bahwa imbauan perjalanan yang dirilis AS tidak objektif dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, terutama situasi keamanan di Sabah timur yang tetap aman dan dilindungi bagi wisatawan.

"Fakta menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Sabah telah meningkat 5,5%, hingga mencapai 3,87 juta tahun lalu. Lebih jauh, jumlah insiden penculikan telah menurun secara signifikan hingga hampir nol. Sabah timur terus menarik penyelam kelas dunia," ungkap Kemlu Malaysia.

Sponsored

Keberhasilan tersebut, sebut Kemlu Malaysia, adalah hasil dari langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah termasuk meningkatkan jumlah patroli dan kerja sama keamanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga.

"Mengingat fakta-fakta ini, Malaysia mendesak AS untuk lebih objektif dalam penilaiannya. Kami mendesak AS untuk segera menghapus Malaysia dari daftar 'K'," kata Kemlu Malaysia. (Channel News Asia)

 Prabowo dan halusinasi kuasa

Prabowo dan halusinasi kuasa

Kamis, 18 Apr 2019 20:53 WIB
Sisi lain keluarga Pierre Tendean

Sisi lain keluarga Pierre Tendean

Kamis, 18 Apr 2019 14:48 WIB