sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Menlu Retno: OKI harus dukung Palestina

Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Menlu Retno menegaskan, Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 04 Mar 2019 16:10 WIB
Menlu Retno: OKI harus dukung Palestina

Dalam pernyataan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-46 Organisasi Kerja Sama Islam (KTM ke-46 OKI) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Jumat (1/3), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak agar OKI mendukung Palestina.

"Saya ingin mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan kita yang belum selesai, yaitu isu Palestina, yang situasinya semakin memburuk," tutur Menlu Retno demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis di situs Kementerian Luar Negeri RI pada Senin (4/3).

Menlu Retno menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi OKI selain memberikan dukungan nyata, solid, dan konkret bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Satu-satunya pilihan bagi OKI adalah untuk memperkuat solidaritas dan dukungan konkret bagi Palestina," tegasnya.

Dalam kaitan ini, Retno menyampaikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akan terus memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina.

Setelah menghadiri KTM OKI, Menlu Retno akan bertolak ke Amman, ibu Kota Yordania, untuk menyampaikan bantuan keuangan dari pemerintah Indonesia bagi badan PBB yang mengurus para pengungsi Palestina (UNRWA), bantuan desalinasi air bagi Gaza, dan membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengungsi perempuan Palestina yang berada di Yordania.

Menlu menyatakan dunia kini tengah dilanda konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara, sering tidak adanya keinginan dari negara-negara untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan perundingan, serta banyaknya negara yang tidak menghormati prinsip-prinsip piagam PBB.

Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan dunia tersebut, Menlu Retno menegaskan pentingnya bagi negara anggota OKI untuk memberikan contoh yang baik.

Sponsored

"Anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, serta secara konsisten menghormati prinsip-prinsip piagam PBB," tegas Menlu Retno.  

Secara khusus, Menlu RI, mengangkat tantangan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, yaitu terkait situasi pengungsi Rakhine. 

Mantan Duta Besar Belanda itu menyampaikan Indonesia sejak awal telah berkontribusi untuk membantu situasi di Rakhine, mengedepankan masalah kemanusiaan, serta membantu upaya repatriasi pengungsi Rakhine dari Bangladesh ke Rakhine State untuk berjalan secara sukarela, aman, dan terhormat.

Dalam mengatasi situasi di Rakhine State, Retno menyoroti pentingnya mengatasi masalah defisit kepercayaan, baik antara komunitas di Rakhine State, maupun antara Myanmar dan komunitas internasional. 

Untuk itu, terangnya, ASEAN terus berupaya untuk membantu menjembatani dan mendukung proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim untuk menjaga kondisi kondusif bagi repatriasi pengungsi. 

"Progres harus dicapai di Rakhine State, Myanmar harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa progres dapat terjadi, dan kita mengharapkan OKI dapat mendukung penuh upaya ASEAN," ucap Menlu Retno. 

KTM ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dan mengusung tema "Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development".

Dalam pertemuan ini, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Uni Emirat Arab. Pertemuan tersebut mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu.

Indonesia mengajukan tiga rancangan resolusi terkait dengan pembentukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue, Islamic Office for the Boycott of Israel, dan terkait Global Compact for Migration (GCM).

Selain itu, Indonesia juga mengajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada November 2018, serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State.