Menlu Retno paparkan capaian dan proyeksi politik luar negeri

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hasil kerja politik luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir dengan empat prioritas utama.

"Prioritas pertama, diplomasi menjaga kedaulatan NKRI. Indonesia adalah negara yang meyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan batas-batas negara," ungkap Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) 2018 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Rabu (9/1).

Dalam 4 tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan. "Terdapat 129 perundingan perbatasan dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain, yaitu dengan India, Malaysia, Vietnam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand dan Timor-Leste. Negosiasi tidak hanya dilakukan pada tingkat teknis. Upaya tambahan juga dilakukan untuk memperkuat negosiasi, seperti penunjukan Utusan Khusus dan perundingan pada tingkat tinggi, yaitu pada tingkat menteri luar negeri."

Selama empat tahun terakhir, diplomasi Indonesia sangat aktif di Pasifik Selatan. "Berbagai kerja sama dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan, pembangunan kapasitas, kerja sama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Indonesia merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Nauru, Presiden Palau, dan Presiden Mikronesia. Presiden Indonesia juga telah melakukan Pertemuan dengan PM Solomon Islands."

"Prioritas kedua, perlindungan WNI di luar negeri. Melindungi warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Selama empat tahun terakhir, upaya peningkatan perlindungan dilakukan. Pertama, melalui perubahan corporate culture para diplomat Indonesia untuk memberikan perlindungan secara lebih optimal kepada warga negara Indonesia. Mesin perlindungan akan bekerja lebih besar terutama untuk kelompok-kelompok rentan misalnya perempuan para korban TPPO. Kedua, pembangunan sistem perlindungan termasuk melalui inovasi teknologi terus dilakukan," papar Menlu Retno.

Sesuai instruksi Presiden, mulai Januari 2019, Portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh Perwakilan Indonesia. Portal Peduli WNI adalah platform tunggal pelayanan dan perlindungan WNI. "Dengan Portal Peduli WNI, untuk pertama kalinya, kita akan memiliki database WNI di luar negeri yang lebih kredibel."

"Untuk pertama kalinya, sistem pelayanan WNI di luar negeri terintegrasi penuh dengan pusat data WNI di dalam negeri. Untuk pertama kalinya pula, kita akan memiliki sistem pelayanan yang seragam di seluruh Perwakilan RI di luar negeri," tutur mantan Dubes RI untuk Belanda tersebut. "Inovasi teknologi lainnya yang telah dilakukan antara lain melalui Welcoming SMS Blast yang memberikan informasi nomor telepon Perwakilan RI di luar negeri dimana WNI berada dan Safe Travel untuk memastikan perlindungan dalam genggaman bagi setiap WNI yang sedang bepergian."

Upaya peningkatan perlindungan WNI juga dilakukan melalui regulasi pemerintah dengan memperkuat instrumen perlindungan pada seluruh tingkatan seperti pengesahan UU no.18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan Permenlu 05/2018 tentang Pelindungan WNI yang komprehensif. 

Selain itu, upaya keempat yang dilakukan adalah mendorong pembahasan isu perlindungan dan migrasi pada tataran kawasan dan internasional.

Retno menjelaskan, Indonesia menjadi salah satu sponsor dan salah satu wakil Presiden Pertemuan Intergovernmental Conference to Adopt The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, di Marrakesh, 10-11 Desember 2018 dan juga menjadi pihak pendorong utama disahkannya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers. 

Melalui Bali Process, upaya untuk menangani korban TPPO pun dikuatan. "Masih dalam konteks Bali Process, bersama dengan Australia, satu inisiatif baru dilakukan untuk pencegahan dan penanganan TPPO yaitu dengan melibatkan kalangan swasta."

"Dalam empat tahun, 73.503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik, dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan, dan lebih dari Rp574 miliar hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan," terang Menlu Retno. "Pada awal 2019, tiga sandera di Kongo juga telah dibebaskan, hingga total sandera yang dibebaskan adalah 40 orang."

Menlu Retno menggarisbawahi diplomasi ekonomi sebagai prioritas ketiga kerja politik luar negeri Indonesia.

"Situasi ekonomi global saat ini juga mengalami banyak tekanan, perubahan dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi. Perang Dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lainnya. Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia," jelas Retno. 

Lebih lanjut Menlu Retno menerangkan beberapa hal utama yang dilakukan melalui diplomasi ekonomi. "Pertama, memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru. Ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika mulai terjalin lebih dekat. Satu terobosan dilakukan yaitu penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum. Dalam dua hari penyelenggaraan IAF, disepakati deal bisnis lebih dari US$586 juta dan Business Announcement sebesar US$1,3 miliar. Ikatan ekonomi dengan pasar potensial di kawasan lain seperti Asia Selatan dan Tengah dan beberapa negara di Amerika Latin juga menguat."

Menurut Menlu Retno, pelaksanaan diplomasi ekonomi juga dilakukan secara lebih terkoordinir dengan melibatkan BUMN, perbankan dan juga swasta.

"Kedua, memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral, guna meningkatkan daya  saing produk Indonesia melalui negosiasi baru dan penyelesaian negosiasi CEPA, FTA dan PTA. Negosiasi CEPA dengan EFTA yang sudah berlangsung lebih 8 tahun akhirnya  dapat diselesaikan. Negosiasi CEPA dengan Australia juga sudah dapat diselesaikan. Indonesia-Chile CEPA sudah ditandatangani. Untuk pertama kalinya, negosiasi PTA dengan negara Afrika dilakukan yaitu dengan Mozambique dan Tunisia," ujar Menlu Retno. "Negosiasi saat ini juga sedang dilakukan dengan Maroko, Bangladesh dan Sri Lanka. Penjajakan PTA juga sedang dilakukan dengan berbagai organisasi kawasan seperti SACU, ECOWAS, dan Euroasian Economic Union (EAEU)."

Ketiga, diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri. Salah satu capaiannya adalah penjualan 400 gerbong kereta PT INKA ke Bangladesh.

"Keempat, diplomasi Indonesia diarahkan juga untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara. Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia telah membentuk CPOPC. Indonesia akan terus melawan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia," tegas Retno.

Ditambahkan Retno, diplomasi ekonomi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan untuk dua hal. "Pertama, Indonesia merupakan negara pertama yang dapat menyelesaikan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Dengan pengaturan ini, maka produk kayu Indonesia sudah tidak memerlukan due diligence untuk memasuki pasar Eropa. Kedua, seluruh penerbangan Indonesia telah dicabut larangan terbang ke negara-negara Uni Eropa pada bulan Juni 2018."

Prioritas keempat politik luar negeri Indonesia adalah peran Indonesia di kawasan dan dunia.

"Kita masih ingat dalam pertemuan EAS pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Global Maritime Fulcrum. Di situlah titik awal kita disadarkan kembali bahwa kita, Indonesia, adalah bangsa maritim. Di situlah titik awal, penguatan diplomasi maritim Indonesia ... Mulai dari titik itu, secara konsisten, Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim antara lain melalui penyelenggaraan KTT IORA, Our Ocean Conference, Indonesia-Africa Maritime Dialogue, IORA High Level Panel on Maritime Cooperation for Inclusive Growth in Indian Ocean, KTTA EAS, dan secara bilateral, Indonesia juga menjalin kemitraan dengan 10 negara maritim dunia," ungkap Menlu Retno.

Retno menekankan bahwa dua Samudera, yaitu Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre. "Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia  dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama Indo-Pasifik. Konsep ini telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pertemuan EAS, November 2018 di Singapura."

Sikap Indonesia atas sejumlah isu

Salah satu tantangan yang dihadapi Kawasan Asia Tenggara adalah keamanan laut, termasuk penculikan di Perairan Sulu.

Menlu Retno menjelaskan, untuk merespon tantangan ini Indonesia telah menginisiasi dua mekanisme koordinasi dan kerja sama yaitu, pengembangan trilateral cooperation (Indonesia-Malaysia-Filipina) untuk menjaga keamanan Perairan Sulu dan sekitarnya serta sub-regional meeting on countering terrorism. Indonesia juga mengembangkan kerja sama pembangunan dan kemanusiaan di daerah-daerah rawan konflik di kawasan. 

Indonesia, disebut Retno, juga terus berupaya berkontribusi agar isu Rakhine State mengalami kemajuan. 

"Pada KTT ASEAN di Singapura bulan November 2018, Indonesia mengusulkan agar AHA Centre dan Sekretariat ASEAN mendapatkan akses dan dapat berkontribusi lebih banyak, terutama dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat. Usulan Indonesia tersebut ditanggapi secara positif oleh negara anggota ASEAN. Dalam bulan Januari ini, Preliminary Need Assesment Team, Insyaallah akan mulai bekerja di Rakhine State. Setelah itu, Comprehensive Need Assesment team akan bekerja dengan masa satu tahun. Tentunya kita berharap selain mempersiapkan repatriasi keberadaan AHA Centre dan Sekretariat ASEAN di Rakhine State akan dapat membantu menciptakan rasa saling percaya dan lingkungan yang lebih kondusif. Ini satu langkah maju yang dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar mengatasi masalah Rakhine State," papar Retno.

Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, disampaikan Retno akan selesai dibangun pada Maret 2019. Rumah Sakit Indonesia ini menambahkan kontribusi masyarakat Indonesia di Rakhine State dengan enam Sekolah yang dibangun sebelumnya.  

Terkait stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan, Indonesia ingin terus memastikan bahwa Declaration of Conducts dapat terus diimplementasikan secara penuh. "Selain itu, kerangka Code of Conduct sudah dapat disepakati. Dalam pertemuan ASEAN-China November lalu, telah disepakati bahwa perundingan penyelesaian Code of Conducts of the South China Sea ditargetkan selesai dalam 3 tahun ke depan. Laut China Selatan harus menjadi laut yang stabil dan damai. Hukum Internasional, termasuk UNCLOS 1982 harus dihormati."

Adapun isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. 

"Indonesia sangat prihatin dengan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan berbagai resolusi PBB yang seharusnya dihormati dan menjadi dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia akan terus berada di barisan depan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina," tutur Menlu.

Dalam isu perdamaian Afghanistan, Indonesia juga terus mencoba memberikan kontribusi. "Indonesia telah menjadi tuan rumah Trilateral Ulama Conference antara Afghanistan-Pakistan-dan Indonesia. Penyelesaian konflik yang sudah berjalan 40 tahun lebih tentunya tidak mudah."

Indonesia juga terus berusaha berkontribusi terhadap penanggulangan bencana alam yang melanda negara lain, seperti di Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Samoa, Marshall Island, dan Nepal. Di lain sisi, penguatan Bali Democracy Forum juga terus dilakukan dalam empat tahun terakhir.

Proyeksi kerja Kemlu RI pada 2019

Pada 2019, selain melanjutkan empat prioritas politik luar negeri, perhatian Indonesia akan tercurah pada keanggotaan di Dewan Keamanan (DK) PBB. Rabu (2/1), Indonesia telah disahkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

"Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia," 

Pada 2019 Indonesia akan menggagas sejumlah inisiatif, antara lain, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo, serta Indonesia-Visegrad Countries Forum.

"Peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam DK PBB. Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan 'women and peace' dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," ungkap Retno.  

Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini. "Sebagai “A true Partner for Democracy, Development and Social Justice”, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM."

Dalam pidatonya, Menlu Retno juga menekankan pentingnya nilai-nilai multilateralisme. "Dunia memerlukan collective leadership, kepemimpinan bersama untuk membawa dunia yang lebih baik. Jika negara semakin marak menerapkan 'me first' policy, maka kita akan melihat dunia yang semakin terbelah antara saya dan kamu, 'me' and 'you'.  Untuk itu, semangat kerja sama dan kolaborasi harus ditegakkan. Spirit multilateralisme harus dikedepankan. Bagi Indonesia pilihannya jelas dan tegas. Kerja sama selalu lebih baik, win-win jauh lebih bermanfaat dari pada zero sum."

Menyusul pelaksanaan pemilu yang sudah di depan mata, Menlu Retno tegaskan bahwa seluruh diplomat Indonesia harus bersikap netral dan terus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. 

"Seluruh Perwakilan RI di luar negeri, saya instruksikan untuk membantu mensukseskan Pemilu 2019. Setiap suara rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri, berharga dalam menentukan masa depan Indonesia," imbuhnya.