Dunia / Indonesia

Menlu RI dorong kerja sama semua pihak demi wujudkan program SDGs

Menlu Retno menekankan perlunya kerja sama antar negara yang berdasar pada prinsip-prinsip kemakmuran.

Menlu RI dorong kerja sama semua pihak demi wujudkan program SDGs
Menlu RI Retno Marsudi. Alenia.id/Valerie Dante

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Anita Nirody menyatakan sejak Indonesia mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada September 2015 silam, negara ini telah melakukan langkah-langkahnya demi mewujudkan 17 tujuan yang direncanakan untuk terpenuhi pada 2030.

Demi mewujudkan program-program komitmen global ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan perlu adanya kerja sama antar negara yang berdasar pada prinsip-prinsip kemakmuran dengan semangat saling merangkul satu sama lain.

"Kesuksesan SDGs membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder. Kami membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk mencapai kesuksesan program ini," jelas Menlu Retno di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (9/11).

Dalam upaya selama tiga tahun terakhir, Menlu Retno memaparkan keberhasilan Indonesia dalam pemenuhan beberapa target SDGs. Terutama dalam penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,8% di 2018. Adapula pemenuhan program akses air bersih yang telah mencapai 76,44% pelaksanaannya, dan implementasi sistem asuransi kesehatan nasional yang sudah mencapai 77,78% dari target yang ditetapkan.

Menlu melanjutkan, langkah-langkah inovatif perlu diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan yang menghambat pencapaian SDGs. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menjadikannya alat untuk mempercepat keberhasilan program-program kemanusiaan tersebut.

"Dan yang terakhir, untuk mencapai target SDGs, diperlukan kooperasi dan sinergi dalam level nasional, regional, dan internasional," jelas Menlu.

Pada level internasional, keberpihakan menjadi faktor pendorong yang penting dalam kerja sama pencapaian SDGs. Keberpihakan yang dimaksud di antaranya merupakan keberpihakan terhadap kelompok minoritas, terhadap negara berkembang, terhadap negara-negara kepulauan kecil, juga terhadap perempuan dan anak.

"Misal untuk small island state, perlu ada keberpihakan pada mereka karena mereka menghadapi tantangan besar misalnya perubahan iklim, mereka benar-benar merasakan dampaknya," ungkap Menlu Retno.

Tak hanya negara-negara kepulauan kecil, Menlu juga menginginkan adanya keberpihakan bagi negara berkembang dan bahkan bagi negara yang tertinggal perkembangannya. Keberpihakan ini menjadi salah satu bentuk kesejajaran di PBB.

Melalui implementasi keberpihakan dan kerja sama dalam skala internasional ini, Menlu meyakini Indonesia dapat menjangkau target SDGs yang perlu tercapai dalam waktu sebelas tahun mendatang.


Berita Terkait

Kolom