Menlu RI sampaikan 3 poin penanganan dampak perubahan iklim

Dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengenai penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (25/1) waktu setempat, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyampaikan tiga poin, terkait peran DK-PBB dalam mendukung upaya penanganan dampak keamanan dari perubahan iklim.

Pertama, menurut dia, DK-PBB harus mengonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim.

Pasukan perdamaian PBB, perlu dibekali kapasitas untuk melaksanakan tugas selain operasi militer, seperti operasi penanggulangan bencana dan pembangunan pascabencana. Mengenai hal ini, Indonesia siap berbagi pengetahuan dan pengalaman.

“Pasukan perdamaian PBB tidak saja hanya dapat melakukan operasi militer, namun juga harus dapat menjalankan climate peace mission (misi perdamaian iklim),” kata Retno, seperti keterangan pers yang diterima Alinea.id, Sabtu (26/1).

Kedua, Retno menyampaikan, pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian dan cipta damai harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Mengingat, perdamaian dan pembangunan saling terkait.

Ketiga, Retno menegaskan, melakukan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim. ASEAN di kawasan Asia Tenggara juga penting.

“ASEAN telah memperkuat kapasitas AHA Center dalam penanganan bencana alam secara terkoordinasi, One ASEAN One Response,” ujar Retno.

Pertemuan debat terbuka DK-PBB mengenai penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional, selain dihadiri15 anggota DK-PBB juga dihadiri negara anggota PBB lainnya. Selain itu, turut hadir Presiden COP-24 UNFCCC Michal Kurtyka dan Sekretaris Negara Kementerian Energi Polandia.