Menlu RI soroti 3 hal untuk mempromosikan dan melindungi HAM

Indonesia adalah mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berpidato sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022 dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (DHAM) Sesi ke-40 di Markas PBB, Jenewa.

Dalam pidatonya, Retno menyampaikan bahwa situasi HAM dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Menurutnya, berbagai konflik dan instabilitas telah meningkatkan pelanggaran HAM.

Menlu menekankan kepentingan politik sesaat di berbagai pelosok dunia telah mengurangi nilai-nilai penting HAM seperti toleransi, rasa hormat, dan inklusivitas di masyarakat.

Secara khusus, mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar bagi rakyat Palestina juga masih belum didapatkan.

"Di Palestina, kebebasan, dan HAM dasar belum dipenuhi. Oleh karena itu Indonesia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina," tegasnya seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima Alinea.id pada Rabu (27/2).

Menlu Retno mengatakan, untuk menghadapi situasi HAM dunia saat ini, semua negara perlu bersatu dan berkontribusi untuk membuat situasi HAM global lebih baik.

Sementara itu, pemilihan anggota Dewan HAM akan dilakukan pada November 2019. 

"Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota pendiri Dewan HAM PBB, Indonesia akan aktif berkontribusi memajukan HAM, memberikan semangat baru, sinergi, dan energi dalam pemajuan HAM global," tutur Menlu Retno.

Terlebih lagi, Menlu RI menyampaikan tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi HAM. 

Pertama, semua negara perlu berkontribusi memperkuat Dewan HAM PBB agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial serta obyektif, dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," jelasnya.

Kedua, kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan harus diperkuat agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan. 

Contohnya, lanjut Retno, di kawasan Asia Tenggara adalah langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

"ASEAN dan negara-negara di Asia Tenggara menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan," sebut Menlu Retno.

Ketiga, perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, institusi HAM nasional, dan masyarakat sipil. 

Badan dan organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar HAM di masyarakat umum.

Menurut menlu, meski tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang bersih, hal itu tidak boleh menjadi halangan untuk terus memajukan HAM.

Di sela-sela sidang, Menlu RI melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Menlu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Guinea Khatulistiwa, Menlu Australia, Menlu Georgia, Menlu Republik Ceko, Menlu Norwegia, Menlu Myanmar, Menlu Polandia, Menlu Islandia, Menlu Azerbaijan, Menlu Maladewa, Menlu Belgia, serta Menlu Swedia. 

Retno juga bertatap muka dengan Menteri Pembangunan Irlandia dan Wakil Menlu Makedonia Utara. 

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. 

Indonesia sebelumnya telah 4 kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, tepatnya pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014, dan 2015-2017. 

Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Kepulauan Marshall, dan Iran. Kelima kandidat tersebut akan memperebutkan lima kursi di Dewan HAM PBB.