Menlu RI terpilih jadi co-chair program vaksinasi Covax

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu (13/1) menyampaikan bahwa Indonesia telah terpilih menjadi salah satu pemimpin (co-chair) dari Covax Advance Market Commitment Engagement Group (Covax-AMC EG).

"Pada Rabu dini hari, kami mendapatkan kabar dari GAVI melalui PTRI Jenewa bahwa Menlu RI telah terpilih menjadi salah satu co-chair Covax-AMC EG," tutur Menlu Retno dalam pengarahan virtual.

Pemilihan co-chair diselenggarakan secara virtual di Jenewa, dengan tenggat pemilihan sampai 8 Januari dan diumumkan pada Selasa (12/1).

"Dalam pemilihan tersebut, Indonesia mendapatkan suara terbanyak yaitu 41%. Suara terbanyak kedua diperoleh Menteri Kesehatan Ethiopia," jelas Menlu Retno.

Menlu Retno menjelaskan, pemilihan secara virtual dilakukan untuk memilih dua co-chair dari lima calon kandidat dalam AMC 92 Economies yang tergabung dalam Covax-AMC.

Dia menambahkan, terpilihnya Indonesia sebagai salah satu co-chair merupakan wujud dari kepercayaan dunia, terutama negara berkembang, terhadap Tanah Air.

"Ini merupakan tanggung jawab besar Indonesia bagi terwujudnya kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Tanggung jawab besar ini harus dilaksanakan sebaik mungkin," kata Retno.

Dia menekankan bahwa sejak awal pandemik, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

"Indonesia meyakini bahwa pandemik tidak dapat diselesaikan apabila semua negara belum dapat menyelesaiakannya di negara masing-masing," lanjutnya.

Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berkali-kali menyerukan pentingnya masalah kesetaraan akses vaksin di sejumlah forum internasional, termasuk KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, serta Sidang Majelis Umum PBB.

Covax-AMC EG merupakan forum antara negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara peserta.

Covax Facility memiliki target pengadaan vaksin bagi 20% dari populasi setiap negara peserta AMC. Covax juga mendukung kesiapan negara peserta untuk melakukan rencana vaksinasi nasional.

"Tentunya pengadaan akan dilakukan secara bertahap karena masih terbatasnya vaksin yang tersedia bagi semua negara," tutur Menlu Retno.